18.11.2026

Bahlil Ungkap Wilayah Lima IUP Bernilai Rp 5.400 Triliun

Bahlil menyebut lima IUP dengan cadangan bernilai Rp 5.400 triliun tersebar di NTB, Papua, dan wilayah lain. Pemerintah tengah menyiapkan evaluasi.

bahlil-ungkap-wilayah-lima-iup-bernilai-rp-5400-triliun

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkapkan sebagian lokasi lima izin usaha pertambangan (IUP) yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto memiliki cadangan senilai Rp 5.400 triliun. Tambang-tambang itu tersebar di Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, dan sejumlah wilayah lain yang belum dirinci.

Pemerintah kini menyiapkan pendalaman terhadap potensi mineral pada lima IUP tersebut. Bahlil menyebut komoditas yang umumnya terkandung di dalamnya adalah tembaga dan emas. Namun, ia belum memaparkan nama perusahaan pemegang izin maupun lokasi setiap konsesi secara lengkap.

“Itu ada di NTB. Kemudian ada juga di Papua. Ada beberapa daerah lagi, saya lupa. Tapi ada lima yang diminta untuk dievaluasi, ya,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026).

Lima IUP masuk evaluasi pemerintah

Nilai Rp 5.400 triliun itu sebelumnya disampaikan Prabowo setelah menerima laporan mengenai lima konsesi tambang. Presiden menyebut angka tersebut setara dengan US$ 300 miliar dan merujuk pada cadangan yang telah terbukti berdasarkan studi.

Dengan kata lain, angka tersebut merupakan nilai cadangan yang dilaporkan, bukan keterangan mengenai penerimaan negara atau hasil produksi yang sudah diperoleh. Prabowo mengatakan sumber daya itu menunggu proses pertambangan, sementara pemerintah akan mengevaluasi pengelolaan izinnya.

Bahlil menyatakan lima IUP tersebut menjadi objek evaluasi. Keterangan itu belum menjelaskan jadwal evaluasi, metode pengukuran potensi, atau keputusan yang akan diambil setelah pendalaman selesai. Karena itu, informasi mengenai nilai cadangan dan sebaran wilayah masih menjadi gambaran awal dari laporan yang diterima pemerintah.

Komoditas tembaga dan emas menjadi perhatian karena keduanya disebut terdapat pada tambang-tambang tersebut. Meski demikian, belum ada rincian mengenai jumlah cadangan tiap lokasi maupun kontribusi masing-masing komoditas terhadap total nilai yang dilaporkan.

Prabowo minta izin tambang tidak terbengkalai

Dalam penyampaian sebelumnya, Prabowo menyoroti konsesi pertambangan yang tidak dikelola secara optimal oleh perusahaan penerima izin. Ia meminta proses pemberian IUP dilakukan dengan lebih cermat, termasuk memastikan pemegang izin mampu memaksimalkan potensi wilayah yang diberikan.

Presiden juga menekankan tanggung jawab pengelolaan kekayaan negara berada pada berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Menurut dia, pembagian izin tidak boleh dilakukan secara serampangan. Kemampuan pihak yang akan mengelola tambang perlu menjadi salah satu pertimbangan sebelum izin diberikan.

Pesan tersebut menempatkan evaluasi lima IUP dalam konteks pengawasan terhadap konsesi, bukan sekadar pengukuran nilai mineral. Pemerintah perlu menilai bagaimana izin dijalankan dan apakah potensi yang dilaporkan benar-benar dapat dikelola. Namun, belum ada keputusan yang diumumkan mengenai status kelima IUP itu.

Prabowo sebelumnya menyebut cadangan lima konsesi itu telah didasarkan pada studi dan nilainya mencapai Rp 5.400 triliun. Laporan tersebut, yang disampaikan dalam sebuah acara dan disambut tepuk tangan hadirin, menjadi dasar perhatian pemerintah terhadap konsesi-konsesi itu.

Lokasi rinci dan tindak lanjut masih ditunggu

Paparan Bahlil baru menyebut NTB dan Papua, disertai keterangan bahwa ada beberapa wilayah lain. Ia tidak menyebut nama kabupaten, perusahaan, ataupun nomor izin. Dengan demikian, belum cukup informasi untuk mengaitkan kelima IUP tersebut dengan tambang atau pemegang izin tertentu.

Dalam perkembangan terpisah, pemerintah juga menindak tambang emas ilegal seluas 275,36 hektare milik PT Kristalin Ekalestari di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. IUP perusahaan itu dicabut, dan areal tambang tersebut akan dikelola PT Aneka Tambang Tbk. Kasus itu merupakan penertiban tambang ilegal yang berbeda dari evaluasi lima IUP bernilai Rp 5.400 triliun, yang lokasi dan pemegang izinnya belum diumumkan lengkap.

Rincian hasil pendalaman pemerintah akan menentukan langkah berikutnya terhadap lima konsesi tersebut. Publik masih menunggu kejelasan lokasi, pengelola, serta bagaimana evaluasi akan memastikan cadangan yang dilaporkan dapat dikelola sesuai kepentingan negara dan masyarakat.

Peristiwanegeri