Ekspor Satu Pintu DSI Disiapkan Berlaku 2027
Pemerintah mengevaluasi kesiapan PT DSI sebagai jalur ekspor komoditas strategis mulai 2027. Untuk batu bara, izin eksportir terdaftar masih berlaku selama masa transisi hingga akhir 2026.
Ekspor batu bara, minyak kelapa sawit mentah (CPO), dan ferro alloy direncanakan melewati PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Januari 2027. Pemerintah kini mengevaluasi kesiapan masa peralihan agar perubahan mekanisme ekspor itu berjalan sebelum tenggat akhir tahun.
Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Seperti dilaporkan CNBC Indonesia, rapat dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf, serta Kepala Lembaga National Single Window Oza Olavia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga juga hadir.
Fokus pembahasan bukan sekadar menetapkan DSI sebagai jalur ekspor, melainkan memastikan kesiapan sistem dan proses administrasi sebelum kewenangan tersebut berjalan penuh. Pemerintah masih berada dalam masa transisi yang ditetapkan hingga 31 Desember 2026.
Masa transisi sebelum skema berjalan penuh
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah meninjau kesiapan pelaksanaan kebijakan tersebut sampai penghujung 2026. Ia menyebut evaluasi akan dilakukan kembali untuk melihat perkembangan persiapan.
“Nanti sesuai PP ya, per tanggal 1 Januari, itu kan sudah jalan DSI. Jadi ini kan masa transisi.”
Pernyataan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Aturan teknisnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2026. Regulasi tersebut ditandatangani Budi pada 29 Mei 2026 dan mulai berlaku 1 Juni tahun yang sama.
Dalam skema baru, ekspor tiga komoditas strategis itu diarahkan melalui BUMN khusus ekspor, yakni DSI. Namun ketentuan peralihan yang dijelaskan dalam Permendag secara khusus mengatur ekspor batu bara. Eksportir terdaftar batu bara yang sudah memiliki izin dapat tetap menggunakannya sampai 31 Desember 2026, atau hingga masa berlakunya habis apabila tanggal kedaluwarsanya lebih awal.
Selama masa tersebut, pelaku usaha masih menggunakan eksportir terdaftar dan laporan surveyor sebagai dokumen pelengkap pabean untuk ekspor batu bara melalui BUMN Ekspor. Pelaku usaha juga perlu menyampaikan dokumen ekspor, kontrak penjualan, dan dokumen pendukung kepada DSI. Informasi tambahan dapat diminta melalui sistem yang terhubung dengan perusahaan tersebut.
DSI verifikasi dokumen, bukan pemilik komoditas
Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf menjelaskan DSI tidak akan mengambil alih kepemilikan barang yang diekspor. Perusahaan itu menjalankan fungsi pemeriksaan proses kontrak dan administrasi ekspor yang disalurkan melalui satu pintu. Dengan demikian, perubahan yang dibahas pemerintah berpusat pada tata kelola proses, bukan penguasaan komoditas oleh DSI.
Data ekspor tiga komoditas tersebut direncanakan terhubung dengan Customs Excise Information System and Automation (CEISA), sistem milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Integrasi ini menjadi salah satu bagian yang perlu disiapkan sebelum skema berlaku. Pemerintah belum menyampaikan secara rinci jadwal teknis integrasi maupun tahapan pelaksanaan untuk masing-masing komoditas dalam rapat tersebut.
Aminuddin juga menyebut pembahasan mengenai saham Seri A Dwiwarna milik negara pada DSI. Porsi saham dengan hak istimewa itu sebesar 1 persen dan dikenal sebagai golden share. Pembahasan tersebut berkaitan dengan mandat DSI sebagai BUMN, sementara peran operasionalnya dalam ekspor dijelaskan sebagai verifikasi kontrak dan proses terkait.
Ketentuan batu bara berubah setelah 31 Desember
Menurut ketentuan peralihan Permendag, ekspor batu bara setelah 31 Desember 2026 hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor. Aturan juga membuka kemungkinan pengalihan penuh sebelum tanggal tersebut. Jika pengalihan sudah berlaku lebih awal, ekspor batu bara hanya dapat dijalankan oleh BUMN Ekspor sejak saat itu.
Ada pengecualian untuk pengiriman yang pemberitahuan pabeannya sudah memperoleh nomor dan tanggal pendaftaran sebelum Permendag berlaku. Ekspor tersebut tetap dapat dilayani Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketentuan ini membedakan transaksi yang sudah masuk proses kepabeanan dari pengiriman baru yang mengikuti skema setelah aturan berlaku.
Hasil rapat 3 November belum menetapkan tanggal pertemuan evaluasi selanjutnya. Pemerintah masih meninjau kesiapan sampai masa transisi berakhir, sementara DSI dan instansi terkait perlu menyiapkan alur dokumen serta integrasi data untuk pelaksanaan mulai 1 Januari 2027.
