MA Kolombia Selidiki Dugaan Kontrak Seks Petro
Mahkamah Agung Kolombia menyelidiki laporan bahwa sejumlah perempuan menerima kontrak pemerintah sebagai imbalan hubungan seksual dengan Gustavo Petro. Mantan presiden itu membantah tuduhan tersebut.
Mahkamah Agung Kolombia menyelidiki dugaan penyalahgunaan kontrak pemerintah yang menyeret mantan Presiden Gustavo Petro. Seorang perempuan melaporkan Petro kepada jaksa dengan tuduhan bahwa sejumlah perempuan, termasuk dirinya, memperoleh kontrak sebagai imbalan atas hubungan seksual dengannya.
Pengaduan itu menyebut sekitar 30 perempuan lain mengalami hal serupa. Petro membantah tuduhan tersebut. Hingga penyelidikan diumumkan, belum ada kesimpulan mengenai kebenaran laporan maupun pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
Penyelidikan mencakup dua periode jabatan
Ketua Mahkamah Agung Kolombia, Mauricio Lenis, menyampaikan bahwa penyelidikan mencakup dugaan peristiwa pada masa Petro menjadi anggota Kongres dan ketika ia menjabat sebagai presiden. Lenis mengungkapkan proses itu pada Sabtu, 7 November, waktu setempat, seperti dilaporkan AFP dan diberitakan detikNews pada Senin, 9 November 2026.
Pemisahan waktu tersebut menjadi bagian penting dari penelusuran. Tuduhan yang dilaporkan tidak hanya merujuk pada masa Petro memimpin negara. Sebagian dugaan disebut terjadi lebih awal, ketika ia masih duduk sebagai anggota Kongres. Rincian mengenai waktu setiap peristiwa atau kontrak yang dimaksud belum dipaparkan kepada publik.
Menurut laporan pengadu, kontrak pemerintah diberikan kepada para perempuan sebagai balasan atas hubungan seksual dengan Petro. Namun, informasi yang diumumkan belum menjelaskan jenis kontrak, instansi yang menerbitkannya, nilai proyek, atau bagaimana hubungan antara kontrak dan dugaan imbalan itu dibuktikan.
Karena itu, tuduhan tersebut masih harus diperlakukan sebagai klaim yang sedang diperiksa, bukan sebagai fakta yang telah dipastikan. Petro telah membantahnya. Penyelidikan akan menguji laporan perempuan tersebut dan menentukan apakah ada tindakan yang memenuhi unsur pidana.
Mahkamah Agung bekerja bersama kejaksaan
Pemeriksaan saat ini berlangsung tertutup, dengan Mahkamah Agung bekerja bersama pihak kejaksaan. Lenis mengatakan penyelidik akan memilah tindakan yang berpotensi memiliki konsekuensi pidana serta mengidentifikasi orang yang mungkin bertanggung jawab.
Belum ada keterangan yang dipublikasikan mengenai tahapan pemeriksaan berikutnya, bukti yang telah dikumpulkan, atau kapan penyelidikan akan menghasilkan keputusan. Tidak ada pula rincian tentang apakah para perempuan yang disebut dalam pengaduan telah dimintai keterangan. Kerahasiaan proses membuat ruang lingkup pemeriksaan yang diketahui publik masih terbatas pada keterangan ketua Mahkamah Agung dan isi laporan yang diberitakan.
Dengan demikian, belum dapat disimpulkan apakah seluruh dugaan akan ditangani sebagai perkara pidana atau apakah ada pihak lain yang turut diperiksa. Penilaian itu, menurut keterangan Lenis, berada pada penyelidik setelah menelaah peristiwa yang dilaporkan. Pengumuman penyelidikan sendiri belum berarti Petro telah dinyatakan bersalah ataupun dikenai putusan.
Petro membantah tuduhan dalam pengaduan
Petro merupakan mantan presiden dari kubu kiri yang memimpin Kolombia sejak 2022 hingga Agustus 2026. Laporan yang kini diperiksa mengaitkan dugaan tersebut dengan dua tahap karier politiknya, tetapi keterangan yang tersedia belum merinci peristiwa mana terjadi pada masa Kongres dan mana pada masa kepresidenan.
Perbedaan periode itu juga berarti penyelidik perlu memeriksa konteks masing-masing klaim, bukan hanya keberadaan kontrak pemerintah. Mereka harus menentukan tindakan apa yang dapat dibuktikan dan apakah tindakan tersebut memiliki implikasi hukum. Belum ada informasi tentang kesimpulan penyelidik atau tanggapan terperinci Petro selain bantahannya terhadap tuduhan.
Untuk saat ini, perkara tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan tertutup. Perkembangan berikutnya bergantung pada penilaian Mahkamah Agung dan kejaksaan atas laporan yang masuk, termasuk penentuan dugaan mana yang dapat diproses secara pidana dan siapa yang, jika ada, harus mempertanggungjawabkannya.
