18.11.2026

Aset Tommy Soeharto 124 Hektare Belum Dikelola LMAN

Empat bidang tanah TPN seluas 124 hektare di Karawang belum dikelola LMAN setelah tiga kali lelang pada 2022 tak mendapat peminat. Aset itu masih berada di bawah DJKN.

aset-tommy-soeharto-124-hektare-belum-dikelola-lman

Empat bidang tanah milik PT Timor Putra Nasional (TPN) seluas total 124 hektare di Karawang, Jawa Barat, belum menghasilkan pemanfaatan baru setelah disita negara terkait perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Tiga kali lelang pada 2022 tidak menarik peserta, sementara aset itu hingga kini masih berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), belum dialihkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Direktur LMAN Meirijal Nur menjelaskan, lembaganya belum menerima pelimpahan aset tersebut. Keterangan itu disampaikan di Perpustakaan Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 16 November 2026, seperti diberitakan detikFinance.

“Aset Pak Tommy Soeharto itu belum diserahkan ke LMAN karena masih di DJKN sebagai bagian dalam pengelolaan aset negara ini,” kata Meirijal.

Belum masuknya aset ke LMAN berarti pengelolaan dan opsi pemanfaatan berikutnya masih berada di DJKN. Padahal, setelah lelang berulang kali gagal, pemerintah pernah menyatakan akan mencari cara lain agar tanah tersebut dapat dimonetisasi atau digunakan untuk kepentingan publik.

Tiga lelang dengan harga yang terus turun

Upaya penjualan dimulai pada 12 Januari 2022. Empat bidang tanah itu ditawarkan sebagai satu paket dengan nilai limit Rp 2,42 triliun. Calon peserta juga diwajibkan menyediakan uang jaminan sekurang-kurangnya Rp 1 triliun. Tak ada penawaran yang masuk.

Pada lelang kedua, 27 April 2022, harga batas diturunkan menjadi Rp 2,15 triliun. Uang jaminannya ikut dipangkas menjadi Rp 430,2 miliar. Namun, nilai baru tersebut belum cukup untuk menarik peminat.

Percobaan ketiga digelar pada 17 Juni 2022. DJKN kembali menurunkan nilai limit, kali ini menjadi Rp 2,06 triliun, dengan uang jaminan Rp 420 miliar. Hasilnya tetap nihil. Menurut catatan DJKN yang dikutip detikFinance, tidak ada calon peserta yang mendaftar dan menyetor jaminan hingga sehari sebelum batas akhir penawaran.

Angka-angka itu menggambarkan besarnya hambatan dalam melepas aset sebagai satu paket. Nilai limit memang berkurang dalam setiap lelang, tetapi ketiga kesempatan tersebut berakhir tanpa transaksi. Bahan pemberitaan yang tersedia tidak merinci alasan calon pembeli tak mendaftar, sehingga belum dapat dipastikan faktor apa yang paling menentukan.

Penyitaan melibatkan ratusan personel

Tanah TPN milik Hutomo Mandala Putra, yang dikenal sebagai Tommy Soeharto, disita negara pada 2021 dalam penanganan kewajiban BLBI. Penagihan dilakukan setelah pemerintah menyatakan tidak ada itikad baik untuk melunasi utang yang terkait dengan perusahaan tersebut.

Nilai kewajiban yang tercatat dalam dokumen Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), setelah ditambahkan biaya administrasi pengurusan sebesar 10 persen, mencapai Rp 2.612.287.348.912,95. Angka itu tercantum dalam surat PJPN-375/PUPNC.10.05/2009 tertanggal 24 Juni 2009.

Proses penyitaan di Karawang berlangsung dengan pengamanan besar. detikFinance melaporkan, 426 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP disiapkan untuk berjaga di lima titik pada lima bidang lahan. Operasi dimulai pukul 08.00 WIB dan dipimpin Kapolres Karawang.

Tim Satgas BLBI sempat menghadapi keberatan dari sekuriti perusahaan yang menyewa salah satu lahan. Setelah komunikasi dilakukan, proses penyitaan dan penilaian aset berlanjut. Peristiwa itu menunjukkan bahwa lahan tersebut sebelumnya memiliki penyewa, tetapi tidak mengubah hasil lelang yang kemudian berlangsung.

Opsi pemanfaatan belum berujung pada pelimpahan

Setelah lelang ketiga gagal, Direktur Jenderal Kekayaan Negara saat itu, Rionald Silaban, menyatakan pemerintah akan tetap mengupayakan monetisasi aset. Pilihan yang pernah disebutkan meliputi menjual bidang tanah secara terpisah agar nilai limitnya lebih rendah, atau menyerahkannya kepada pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga untuk kepentingan publik.

“Yang Tommy asetnya ya tetap akan kita usahakan untuk monetisasi,” kata Rionald pada Juni 2022.

Namun, perkembangan terbaru yang disampaikan Meirijal memperlihatkan aset belum berpindah ke LMAN. Belum ada keterangan mengenai jadwal pelimpahan maupun bentuk pemanfaatan yang akan dipilih. Dengan status yang masih berada di DJKN, keputusan mengenai langkah berikutnya tetap menunggu proses pengelolaan di kementerian tersebut.

Peristiwanegeri