Dakwaan Febrie Adriansyah Ungkap Aliran Dana ke Sejumlah Perusahaan
Jaksa menguraikan dugaan aliran dana melalui sejumlah perusahaan dan rekening yang dikaitkan dengan perkara Febrie Adriansyah. Rincian dalam dakwaan itu masih harus diuji di proses hukum.
Jaksa Penuntut Umum mengungkap dugaan penggunaan sejumlah perusahaan dan yayasan untuk menampung serta menyamarkan uang dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Dalam dakwaan, aliran dana itu disebut melibatkan perusahaan di berbagai sektor, termasuk Krakatau Steel, Waskita Beton Precast, dan Jasa Marga. Rincian tersebut masih merupakan uraian jaksa yang harus diuji dalam proses hukum.
Bloomberg Technoz melaporkan, Febrie bersama advokat Don Ritto dan pihak swasta Nurman Herin diduga mendirikan atau mengambil alih perusahaan melalui penempatan modal dan pembelian saham. Jaksa juga menyebut mereka mendirikan yayasan. Entitas-entitas itu, menurut dakwaan, digunakan untuk menampung aset yang berasal dari tindak pidana korupsi sekaligus menyamarkan asal-usulnya.
Rekening kantor hukum memuat aliran dana dari berbagai perkara
Salah satu kelompok penerimaan yang diuraikan berasal dari rekening DR Law Firm, dengan nilai keseluruhan yang disebut mencapai Rp79,84 miliar. Daftar tersebut mencantumkan sejumlah nama perusahaan dan pihak lain, beserta perkara yang dikaitkan jaksa dengan penerimaan itu.
Krakatau Steel, misalnya, tercatat dengan nilai Rp1,3 miliar terkait perkara dugaan korupsi pembangunan pabrik Blast Furnace Complex. PT Waskita Beton Precast disebut menerima atau menyalurkan Rp8 miliar dalam kaitan perkara Tol Jakarta-Cikampek II atau MBZ. Sementara itu, PT Jasa Marga dicatat sebesar Rp4,002 miliar dalam perkara yang sama.
Nama lain dalam daftar DR Law Firm antara lain Indonesia Exim sebesar Rp6,315 miliar terkait perkara pembiayaan ekspor LPEI, serta Karya Indah Alam Sejahtera sebesar Rp1,3 miliar terkait perkara fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Sinarmas Asset Management juga tercantum dengan nilai Rp2,31 miliar dan US$440.990 dalam perkara pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya.
Daftar itu turut memuat PT Angkasa Pura II sebesar Rp1,5 miliar, PT Perwira Adhitama Sejati sebesar Rp6 miliar, dan Arka Jaya Mandiri sebesar Rp3 miliar. Sejumlah individu dan entitas lain juga disebut, dengan nilai yang beragam. Pencantuman nama-nama tersebut dalam dakwaan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
Perusahaan lain dan penerimaan yang disebut jaksa
Jaksa juga menguraikan aliran dana pada rekening Anandita, Vitto dan Rekan yang disebut bernilai Rp69,49 miliar. Di antaranya tercatat dana dari Waskita Beton Precast sebesar Rp19,207 miliar, Sumateraco Langgeng Makmur dan Sumateraco Langgeng Abadi sebesar Rp24,35 miliar, serta LPEI sebesar Rp4 miliar.
Pada rekening Prime Solution Associates, dakwaan mencatat nilai Rp44,5 miliar. Rinciannya antara lain Rp22,5 miliar dari PT Perwira Adhitama Sejati yang dikaitkan dengan perkara impor baja dan produk turunannya, serta Rp12 miliar dari Jemmy Sutjiawan dalam perkara korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kominfo. Ada pula penerimaan Rp10 miliar pada 23 Agustus 2022 yang dicantumkan tanpa keterangan pihak pengirim dalam daftar tersebut.
Nama Tan Kian disebut terkait dana Rp55 miliar melalui Ferry Yanto Hongkiriwang. Jaksa juga mencantumkan saham PT Cahaya Baja Sukses senilai Rp14 miliar yang dikaitkan dengan Michael Njoman, serta penerimaan Rp20,6 miliar atas nama Tria Bellitonito Aturbumi. Andy Chandra Tan dan Heri Janto disebut terkait dana Rp60 miliar serta tanah dan bangunan.
Untuk rekening Kantor Hukum Don Ritto dan Rekan, laporan tersebut menyebut adanya penerimaan dari PT Telekomunika dan LPEI, serta perkara korupsi jalur transmisi UIP Sumbagut. Namun, nilai keseluruhan yang tertulis pada bagian itu tidak selaras dengan penjumlahan rincian yang dicantumkan. Karena itu, angka-angka tersebut perlu dibaca dengan merujuk pada dokumen dakwaan dan keterangan dalam proses persidangan.
Dugaan pencucian uang masih harus diuji
Dalam perkara yang sama, jaksa menyebut Febrie melalui Don Ritto membeli restoran Prancis Gontran Cherrier pada 2020. Restoran di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan, itu kemudian berganti nama menjadi Café De’ Clan di bawah PT De Clan Kulinari Nusantara. Sekitar Oktober 2020, Febrie melalui Don Ritto dan Nurman juga diduga mendirikan PT Kantor Omzet Indonesia, perusahaan penukaran valuta asing yang beralamat di lokasi tersebut.
Menurut jaksa, perusahaan-perusahaan dan yayasan yang mereka bentuk atau kuasai menjadi sarana untuk mengubah hasil kejahatan agar tampak sah. Dakwaan menyebut tindakan itu sebagai tindak pidana pencucian uang. Namun, uraian tersebut masih berupa tuduhan penuntut umum; pembuktian dan penilaian tanggung jawab para pihak berada dalam proses hukum. Perkembangan persidangan akan menjadi penting untuk menguji asal-usul dana, peran setiap pihak, serta hubungan perusahaan-perusahaan itu dengan perkara yang disebut jaksa.
