DPR Pernah Berupaya Mencegah Mundurnya Mohammad Hatta
Menjelang pengunduran diri Mohammad Hatta pada 1956, PNI dan sejumlah anggota DPR berusaha membujuknya bertahan. Hatta tetap pada keputusan yang telah ia sampaikan lewat surat.
Menjelang 1 Desember 1956, sejumlah anggota DPR berusaha membujuk Wakil Presiden Mohammad Hatta agar membatalkan pengunduran dirinya. Upaya itu berlangsung setelah Hatta dua kali menyampaikan rencana mundur secara tertulis kepada Ketua DPR, tetapi ia tetap pada keputusannya.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pengunduran diri seorang wakil presiden tidak serta-merta diterima tanpa perdebatan politik. Partai Nasional Indonesia (PNI), pemenang Pemilu 1955 dengan 57 kursi, termasuk yang meminta Hatta bertahan. DPR bahkan mengirim delegasi lintas partai untuk berbicara langsung dengannya.
Catatan sejarah yang ditulis CNBC Indonesia menyebut Hatta telah mengirim surat pada 20 Juli 1956. Ia kembali menyampaikan kepastian pengunduran diri melalui surat tertanggal 23 November. Dalam surat bernomor 47/56 itu, Hatta menulis, “pada tanggal 1 Desember 1956, saya akan meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden”.
PNI menilai Hatta masih dibutuhkan
Rencana tersebut segera mendapat tanggapan dari kalangan parlemen. PNI menyatakan keberatan karena menilai perjuangan nasional dan pekerjaan pembangunan negara masih memerlukan keterlibatan Hatta dalam kepemimpinan. Partai itu juga meminta agar pengunduran diri ditunda setidaknya sampai Konstituante merampungkan penyusunan undang-undang dasar baru.
Usulan PNI tidak berhenti pada penundaan. Jika Hatta tetap ingin meninggalkan jabatan wakil presiden, partai tersebut menyarankan agar ia diberi kesempatan memimpin kabinet. Harapannya, Hatta dapat membantu menghadapi persoalan dalam negeri dan meneruskan pembangunan. Sikap itu mencerminkan besarnya perhatian parlemen terhadap keputusan yang akan mengakhiri masa Hatta sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Meski begitu, permintaan PNI bukan keputusan yang mengikat Hatta. Ia sudah menyampaikan niatnya lewat surat dan tetap teguh ketika diminta memberi penjelasan. Bagi DPR, langkah berikutnya adalah mendatangi Hatta dan membawa hasil pembicaraan itu kembali ke lembaga legislatif.
Delegasi lima partai menemui Hatta
DPR menunjuk lima orang untuk menyampaikan langsung permintaan agar Hatta mempertimbangkan kembali keputusannya. Mereka adalah Arudji Kartawinata dari PSII, Djokrosujoso dari Masyumi, K.H. Masjkur dari NU, Mr. Hardi dari PNI, dan Peris Pardede dari PKI.
Para utusan dijadwalkan melaporkan hasil pertemuan kepada pimpinan DPR pada malam hari. Setelah itu, laporan akan diteruskan ke sidang pleno untuk dibahas dan diputuskan. Rangkaian tersebut menempatkan keputusan Hatta dalam proses pembicaraan resmi parlemen, bukan sekadar pernyataan pribadi yang berlalu tanpa respons.
Namun, pertemuan itu tidak mengubah sikap Hatta. Ia tetap berniat mundur pada tanggal yang telah disebutkan dalam suratnya. DPR kemudian bersidang pada pukul 21.00 pada 1 Desember 1956. Dalam sidang itu, lembaga tersebut menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian Hatta selama 11 tahun menjabat wakil presiden.
Dengan demikian, upaya membujuk Hatta tidak berujung pada pembatalan pengunduran diri. Respons DPR akhirnya berupa penghormatan atas jasa yang telah diberikan kepada bangsa dan negara, seperti diberitakan koran Indonesia Raya pada 1 Desember 1956 dan dikutip dalam laporan CNBC Indonesia.
Jabatan wapres kosong hingga 1973
Setelah Hatta mundur, kursi wakil presiden kosong sampai 1973. Kekosongan panjang itu menjadi salah satu akibat institusional yang tercatat setelah pengunduran dirinya. Meski banyak pihak meminta ia bertahan, keputusan Hatta menandai berakhirnya masa jabatannya tanpa pengganti langsung.
Alasan di balik keputusan itu kemudian dijelaskan Hatta dalam buku biografi politik Mohammad Hatta: Biografi Politik yang terbit pada 1990. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak lagi sejalan dengan kebijakan Presiden Soekarno. Penjelasan tersebut memberi konteks pada pengunduran diri yang sebelumnya telah memicu upaya lobi dari sejumlah partai dan anggota parlemen.
Episode 1956 itu juga menunjukkan batas dari tekanan politik parlemen: DPR dapat mengutus wakil dan menyampaikan penghargaan, tetapi Hatta tetap menentukan langkahnya sendiri. Setelah sidang malam tersebut, jabatan wakil presiden dibiarkan kosong hingga pengisian kembali pada 1973.
