18.11.2026

Kantor Gubernur Jambi Rusak, Aliansi Desak Polisi Bertindak

Aliansi Kito Anak Negri Jambi Bersatu mendesak polisi mengusut perusakan pagar dan fasilitas Kantor Gubernur Jambi saat demonstrasi terkait karhutla.

kantor-gubernur-jambi-rusak-aliansi-desak-polisi-bertindak

Aliansi Kito Anak Negri Jambi Bersatu mendesak Kapolda Jambi mengusut perusakan pagar dan fasilitas Kantor Gubernur Jambi saat demonstrasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kamis, 8 Oktober 2026. Aliansi meminta polisi mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan menangkap pelaku.

Desakan itu disampaikan Ritas Mariyanto bersama Panglimo Negri Rd. Iransyah dalam keterangan pers di Jambi. Ritas menyebut peristiwa yang menjadi sorotan terjadi sekitar pukul 16.30 WIB. Ia mengecam tindakan merusak aset pemerintah, meski demonstrasi digelar untuk menyampaikan aspirasi mengenai penanganan kabut asap.

“Kami meminta Kapolda Jambi bertindak tegas. Pagar dan fasilitas kantor gubernur itu dibangun menggunakan uang rakyat,” ujar Ritas. Ia menegaskan fasilitas tersebut merupakan aset negara dan milik masyarakat, bukan milik kelompok tertentu.

Aliansi minta perusakan Kantor Gubernur Jambi diusut

Ritas mengatakan fasilitas pemerintahan perlu dijaga bersama. Menurut dia, penyampaian pendapat merupakan hak demokratis yang dilindungi undang-undang, tetapi hak tersebut tidak membenarkan perusakan fasilitas negara.

“Menyampaikan pendapat itu bebas dan sah-sah saja di negara hukum. Namun, begitu tindakan berubah menjadi perusakan aset daerah, itu sudah masuk ranah kriminal murni,” kata Ritas.

Aliansi meminta kepolisian menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kerusakan tersebut. Ritas juga mendorong penyidik memeriksa kemungkinan adanya pihak yang mengarahkan aksi perusakan. Ia menyebut pengusutan hingga pihak yang diduga menjadi aktor intelektual penting agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas hingga ke aktor intelektual di balik aksi perusakan ini agar ada efek jera,” ujar Ritas.

Pernyataan aliansi itu muncul setelah demonstrasi berlangsung di depan Kantor Gubernur Jambi pada Kamis sore. Seperti dilaporkan Jambi Independent, aksi tersebut digelar untuk mendesak pemerintah mempercepat penanganan karhutla dan kabut asap. Situasi memanas ketika massa berupaya masuk ke area kantor gubernur, hingga pagar dilaporkan mengalami kerusakan. Polisi kemudian menahan massa agar tidak memasuki area kantor.

Demonstrasi karhutla membawa sejumlah tuntutan

Dalam demonstrasi itu, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait penanganan kebakaran dan pemulihan dampaknya. Mereka meminta pemerintah mempercepat langkah penanganan karhutla, sekaligus menyoroti layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap.

Para demonstran juga menuntut keterbukaan data, pembasahan lahan gambut, serta penindakan terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Tuntutan-tuntutan tersebut menjadi latar aksi, sementara kerusakan pagar dan fasilitas kantor gubernur kemudian memunculkan desakan terpisah agar aparat mengusut dugaan perusakan.

Aliansi Kito Anak Negri Jambi Bersatu menyatakan tidak membenarkan tindakan merusak dalam penyampaian aspirasi. Sikap itu disampaikan Ritas dengan membedakan hak untuk berdemonstrasi dari tindakan yang, menurutnya, telah memasuki ranah pidana. Ia meminta proses hukum berjalan tanpa mengabaikan pentingnya menjaga aset publik.

Aliansi minta warga tetap tenang

Panglimo Negri Rd. Iransyah mengatakan aliansi akan terus mengawal penanganan kasus perusakan tersebut hingga tuntas. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan menyerahkan pengusutan kepada aparat penegak hukum.

Iransyah berharap proses hukum berjalan dengan baik dan keamanan serta ketertiban di Provinsi Jambi tetap terjaga. Pernyataan itu disampaikan di tengah tuntutan publik agar pemerintah menangani karhutla dan dampak kabut asap, sekaligus memastikan kerusakan fasilitas pemerintahan ditangani melalui mekanisme hukum.

Pengusutan dugaan perusakan dan penanganan karhutla kini menjadi dua perkara yang sama-sama mendapat perhatian dalam rangkaian peristiwa tersebut. Sementara proses hukum diminta berjalan, tuntutan demonstran mengenai kesehatan, keterbukaan informasi, pembasahan gambut, dan penindakan terhadap perusahaan tetap menjadi bagian dari persoalan yang perlu ditanggapi pemerintah.

Peristiwanegeri