Karhutla Tanjung Puting, Raja Juli Ajak Semua Pihak Bergerak
Raja Juli Antoni mengajak pemerintah, relawan, dan warga bergotong royong menangani kebakaran di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting. Pemerintah menyiapkan operasi terpadu dan pembentukan Masyarakat Peduli Api di 15 desa.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak pemerintah, relawan, pelaku wisata, dan warga bergotong royong menangani kebakaran hutan dan lahan di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Ajakan itu disampaikan saat ia menemui petugas dan relawan pada Kamis (15/10/2026), setelah video sejumlah relawan menarik diri dari upaya pemadaman ramai beredar.
Kunjungan Raja Juli bersama Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin menjadi dukungan moral bagi orang-orang yang berjibaku di lapangan. Kebakaran di kawasan konservasi itu mengancam hutan sekaligus habitat satwa liar, termasuk orangutan.
Setelah meninjau kondisi lapangan, keduanya berdialog dengan relawan dan kelompok masyarakat. Pertemuan tersebut membahas masukan dari para pihak serta langkah untuk memperkuat penanganan kebakaran.
Raja Juli dorong koordinasi dan solidaritas
Sejumlah organisasi hadir dalam pertemuan itu, antara lain Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan (YOHK), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), ASITA, ASTINDO, Himpunan Klotok Wisata Kumai, Tourism Cook Association, Persatuan Speed Kumai, serta masyarakat mitra polisi hutan Desa Sungai Sekonyer.
Raja Juli mengapresiasi warga yang secara sukarela membantu penanganan kebakaran. Menurut dia, memadamkan api dan menjaga kawasan TNTP tidak bisa hanya mengandalkan satu kelompok. Dibutuhkan solidaritas dan kerja bersama dari berbagai unsur.
“Ini saatnya kita gotong royong. Ini saatnya kita berbagi solidaritas. Tentu namanya judulnya kerelawanan atau voluntarisme, itu memang harus panggilan dari hati,” kata Raja Juli.
Pemerintah, kata dia, akan memperkuat koordinasi melalui satu komando operasi agar pengerahan personel, peralatan, dan dukungan bisa berjalan lebih efektif. Dua bupati akan dilibatkan sebagai penasihat bersama Pangdam dan Kapolda. Adapun Danrem akan bertugas sebagai komandan operasi atau incident commander, dengan relawan ikut dalam koordinasi.
Mayjen TNI Zainul Arifin juga mengingatkan petugas dan relawan untuk menjaga kekompakan serta mengutamakan keselamatan. Ia menyebut keterlibatan mereka sebagai bentuk pengabdian untuk melindungi hutan, lingkungan, dan masyarakat.
Penanganan mencakup operasi darat hingga pemadaman udara
Skema penanganan terpadu yang disiapkan pemerintah mencakup operasi darat, pembangunan sumur bor, water bombing, dan operasi modifikasi cuaca. Langkah-langkah itu diarahkan untuk mendukung pemadaman serta menekan dampak kebakaran di kawasan Tanjung Puting.
Di tingkat desa, pemerintah berencana mendorong pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di 15 desa sekitar TNTP. Kelompok tersebut direncanakan mendapat peralatan pemadaman, termasuk mesin air dan jet shooter, sehingga warga dapat melakukan penanganan awal ketika kebakaran terdeteksi.
Respons awal yang lebih cepat diharapkan membantu mengendalikan api sebelum meluas dan semakin sulit dipadamkan. Namun, keterlibatan warga itu juga akan berjalan bersama dukungan petugas dan koordinasi lintas unsur dalam operasi yang disiapkan.
Relawan sempat menarik diri dari lapangan
Ajakan gotong royong itu muncul setelah relawan gabungan YOHK dan HPI Kotawaringin Barat memutuskan menarik seluruh anggotanya sementara dari kegiatan pemadaman. Mereka mendesak pemerintah mengerahkan bantuan water bombing untuk membantu memadamkan api yang mengancam hutan dan habitat orangutan.
Video pengunduran diri tersebut viral di media sosial. Perwakilan relawan, Moncos, mengatakan keputusan itu diambil karena upaya yang dilakukan belum menunjukkan perubahan berarti, sementara kemampuan mereka untuk memadamkan api secara langsung telah mencapai batas.
“Untuk saat ini saya menarik diri dulu, Bang, karena kalau dilanjutkan percuma, tidak ada perubahan yang signifikan,” kata Moncos dalam video yang diunggah pada Minggu (11/10/2026).
Para relawan menilai dukungan yang tersedia belum memadai untuk mengatasi kebakaran. Penarikan itu kemudian menjadi salah satu pokok pembicaraan dalam pertemuan dengan Menteri Kehutanan dan Pangdam.
Di tengah ancaman terhadap kawasan konservasi, keterlibatan pemerintah, TNI-Polri, petugas kehutanan, relawan, pelaku wisata, dan masyarakat desa menjadi bagian penting dari upaya penanganan. Rencana satu komando dan penguatan kemampuan warga akan diuji di lapangan, sementara keselamatan petugas serta perlindungan habitat tetap menjadi perhatian.
