18.11.2026

Relawan Karhutla Gugur, DPR Desak APD Layak

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan berduka atas gugurnya relawan karhutla di Barito Kuala dan meminta pemerintah mengevaluasi standar keselamatan serta menyediakan APD.

relawan-karhutla-gugur-dpr-desak-apd-layak

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan meminta pemerintah mengevaluasi keselamatan dan melengkapi alat pelindung diri (APD) bagi petugas serta relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan itu disampaikan setelah relawan, termasuk Nurdin di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, gugur saat bertugas. Daniel menyampaikan duka pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Daniel menilai mereka yang turun memadamkan api berada di garis depan untuk melindungi masyarakat. Karena itu, menurut dia, upaya penanganan karhutla harus disertai perlindungan memadai bagi orang-orang yang menjalankannya, baik petugas maupun relawan.

“Saya menyampaikan duka yang dalam atas gugurnya para relawan pemadam karhutla, termasuk Bapak Nurdin di Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Mereka adalah pahlawan yang berjibaku di garis depan demi melindungi masyarakat,” ujar Daniel kepada wartawan.

Daniel minta standar keselamatan pemadam karhutla dievaluasi

Daniel mendesak pemerintah segera meningkatkan standar APD untuk pemadam karhutla. Ia menyebut perlunya masker berstandar tinggi yang mampu menyaring asap, serta perlengkapan lengkap berupa helm, sepatu, dan sarung tangan.

Menurut Daniel, evaluasi standar keselamatan perlu dilakukan agar perlindungan bagi relawan tidak berhenti pada imbauan. Pemerintah, kata dia, harus memastikan perlengkapan yang dibutuhkan tersedia bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pemadaman.

Usulan tersebut menempatkan APD sebagai kebutuhan dasar dalam penanganan kebakaran, bukan perlengkapan tambahan yang penyediaannya bergantung pada keadaan. Daniel menekankan, pekerjaan pemadaman membawa risiko besar bagi mereka yang turun ke lapangan.

“Pemerintah wajib memastikan para pemadam, baik petugas maupun relawan, mendapat masker berstandar tinggi yang mampu menyaring asap, serta APD lengkap seperti helm, sepatu, dan sarung tangan,” kata Daniel.

Pemerintah diminta menanggung penyediaan APD

Daniel menegaskan penyediaan APD semestinya menjadi tanggung jawab negara, bukan dibebankan kepada relawan. Ia mengingatkan bahwa para relawan bekerja dengan risiko tinggi, sementara dukungan fasilitas dari pemerintah masih dinilainya minim.

“Ini harus menjadi standar yang disiapkan negara, bukan diserahkan pada kemampuan swadaya relawan. Kita prihatin, anak bangsa bekerja dengan risiko besar sementara dukungan fasilitas dari negara masih minim,” ujarnya.

Pernyataan itu menyoroti perbedaan antara kebutuhan di lapangan dan sumber daya yang tersedia bagi orang-orang yang membantu pemadaman. Ketika relawan ikut dikerahkan, perlindungan kerja yang memadai menjadi bagian penting dari kesiapan penanganan karhutla. Dalam pandangan Daniel, tanggung jawab penyediaan perlengkapan tidak seharusnya dialihkan kepada mereka yang datang membantu.

Ia tidak merinci bentuk evaluasi maupun tahapan pengadaan yang harus dilakukan pemerintah. Namun, desakannya mencakup peningkatan standar perlindungan dan pemenuhan perlengkapan bagi petugas serta relawan, terutama masker yang dapat menyaring asap dan APD berupa helm, sepatu, serta sarung tangan.

Karhutla di Kalimantan masih menjadi perhatian

Di luar peristiwa di Barito Kuala, kebakaran juga terjadi di Jalan Pemuda Km 6,5, Desa Teluk Palinget, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Api dilaporkan mendekati kawasan pemakaman warga pada Kamis, 22 Oktober 2026, sehingga masyarakat meminta petugas pemadam dan relawan segera membantu.

Relawan setempat, Yudi Yudawan, menyatakan pemadaman di lokasi telah berlangsung. Ia berharap api tidak merembet ke pemakaman yang jaraknya sudah sangat dekat. Berdasarkan laporan yang tersedia, petugas masih berupaya mengendalikan kobaran agar tidak menjalar ke area lain.

Data Posko Penanganan Darurat Karhutla Kapuas mencatat 42.497 titik panas sejak 1 Januari hingga 21 Oktober 2026. Pada periode itu, upaya pemadaman melalui jalur darat telah dilakukan sebanyak 509 kali. Data tersebut menggambarkan besarnya aktivitas penanganan karhutla di Kapuas, tetapi tidak menjelaskan hubungan langsung dengan peristiwa gugurnya relawan di Barito Kuala.

Daniel juga menyatakan dukungan agar karhutla segera ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurut dia, aspirasi tersebut terus disuarakan warga di daerah terdampak. Penetapan status itu menjadi salah satu isu yang ia angkat bersamaan dengan tuntutan agar keselamatan pemadam mendapat perhatian lebih besar.

Desakan terkait APD dan status bencana nasional sama-sama mengarah pada kebutuhan memperkuat penanganan karhutla. Pemerintah kini didorong memastikan perlindungan bagi petugas dan relawan menjadi bagian dari standar kerja, sementara warga di wilayah terdampak berharap kebakaran dapat dikendalikan sebelum meluas.

Peristiwanegeri