Guru Honorer Tak Di-PHK, 172 Ribu Bisa Ikut CPNS 2027
Sebanyak 172.000 guru non-ASN aktif yang tercatat di Dapodik per Desember 2024 berpeluang mengikuti CPNS 2027. Mereka yang tidak lolos dipastikan tetap dapat mengajar sebagai guru non-ASN.
Guru honorer yang tidak lolos seleksi CPNS 2027 tidak serta-merta kehilangan pekerjaan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memastikan mereka tetap dapat mengajar sebagai guru non-ASN, sementara 172.000 guru aktif yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Desember 2024 berpeluang mengikuti seleksi tersebut.
Penegasan itu memberi dua kepastian yang berbeda: kesempatan berkompetisi untuk menjadi guru berstatus PNS pusat dan jaminan keberlanjutan bagi mereka yang gagal dalam seleksi. Keduanya bukan hal yang sama. Mengikuti tes tidak menjamin seseorang akan diangkat menjadi PNS, sedangkan tidak lolos, menurut Mu’ti, juga bukan alasan untuk memberhentikan guru dari pekerjaannya.
JPNN melaporkan pernyataan tersebut disampaikan Mu’ti di Jakarta Pusat pada Selasa (27/10), menjelang Hari Guru Nasional 2026. Ia menyebut guru non-ASN yang memenuhi kriteria pendataan dapat mengikuti tes CPNS pada 2027.
Kesempatan seleksi tidak berarti pengangkatan otomatis
Angka 172.000 merujuk pada guru non-ASN yang masih aktif mengajar dan telah tercatat dalam Dapodik pada Desember 2024. Artinya, pengumuman itu tidak menyebut seluruh guru honorer tanpa membedakan status pendataan. Data tersebut menjadi batas yang disebutkan dalam keterangan Mu’ti mengenai kelompok yang berpeluang mengikuti seleksi.
Rincian teknis seleksi belum dijabarkan dalam pernyataan yang diberitakan. Keterangan itu belum memuat informasi tentang jadwal pendaftaran, tahapan ujian, materi tes, maupun mekanisme penetapan peserta. Karena itu, peluang mengikuti CPNS sebaiknya dipahami sebagai kesempatan untuk mengikuti proses seleksi, bukan kepastian bahwa semua guru dalam kelompok tersebut akan menjadi PNS.
Mu’ti menyampaikan, “guru non-ASN tahun depan dapat ikut seleksi CPNS dan yang tidak lulus tes CPNS tetap menjadi guru non-ASN statusnya.” Pernyataan itu menegaskan bahwa kegagalan dalam tes tidak otomatis mengakhiri status mereka sebagai guru non-ASN.
Pemerintah menyiapkan aturan yang lebih kuat
Kepastian untuk tetap mengajar, menurut Mu’ti, tidak hanya akan bergantung pada surat edaran menteri. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama kementerian serta lembaga terkait sedang merumuskan aturan dengan landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi keberlanjutan pengabdian guru non-ASN yang tidak lolos seleksi.
Rencana penyusunan regulasi itu menjadi bagian penting dari pengumuman. Pernyataan bahwa guru tidak akan diberhentikan memberi arah kebijakan, sedangkan aturan yang sedang dirumuskan diharapkan menjadi dasar hukum yang lebih tegas. Mu’ti belum menyampaikan bentuk akhir aturan ataupun waktu penerbitannya dalam keterangan tersebut.
“Nanti bukan hanya surat edaran, tetapi akan ada peraturan yang lebih kuat dasar hukumnya,” kata Mu’ti, seperti dikutip JPNN. Dengan demikian, komitmen menjaga guru non-ASN tetap bekerja masih menunggu penjabaran lebih lanjut dalam regulasi.
Rincian status PPPK paruh waktu belum dipaparkan
Pengumuman menjelang Hari Guru Nasional itu juga menjadi perhatian bagi guru honorer dan PPPK paruh waktu. Namun, keterangan Mu’ti yang diberitakan JPNN lebih rinci membahas kesempatan CPNS bagi guru non-ASN serta kepastian bagi mereka yang tidak lolos. Belum ada uraian dalam pernyataan tersebut mengenai mekanisme perubahan status PPPK paruh waktu atau ketentuan khusus bagi kelompok itu.
Pembedaan ini penting agar kabar tentang seleksi CPNS tidak dibaca sebagai perubahan status otomatis bagi seluruh guru honorer maupun PPPK paruh waktu. Informasi yang telah disampaikan sejauh ini terbatas pada kelompok guru non-ASN aktif yang tercatat dalam Dapodik per Desember 2024 dan kepastian mereka tetap berstatus guru non-ASN jika tidak lulus tes.
Langkah berikutnya adalah penyelesaian aturan bersama kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah juga masih perlu mengumumkan rincian seleksi CPNS 2027 agar guru yang memenuhi kriteria mengetahui prosedur dan jadwal yang harus diikuti.
