Karhutla Indonesia 2026: Hampir 90 Persen di Luar Konsesi Sawit
RSPO menyebut hampir 90 persen lahan terbakar di Indonesia pada Januari-September 2026 berada di luar konsesi sawit. Verifikasi lapangan tetap diperlukan untuk memastikan penyebab kebakaran.
Hampir 90 persen dari 1,9 juta hektare lahan yang terbakar di Indonesia selama Januari hingga September 2026 berada di luar konsesi perkebunan kelapa sawit. Angka yang dirujuk Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) itu memperlihatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya terjadi di area yang dikelola perusahaan sawit.
Namun, lokasi kebakaran belum cukup untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab. Data satelit dapat menunjukkan titik panas, tetapi pemeriksaan di lapangan tetap diperlukan untuk memastikan apakah api benar-benar muncul dan apa pemicunya. Seperti dilaporkan InfoSAWIT, RSPO juga mengingatkan bahwa sebagian titik api dapat merambat dari lahan di sekitar konsesi.
Angka titik panas perlu diperiksa di lapangan
Direktur Assurance RSPO Aryo Gustomo menyampaikan, pemantauan organisasi itu mencatat sekitar 126.000 titik panas pada Agustus 2026. Sekitar 2.500 di antaranya terdeteksi di konsesi milik anggota RSPO. Dalam diskusi publik di Jakarta pada Jumat, 30 Oktober 2026, Aryo menyebut jumlah di area anggota tersebut berada di kisaran 1–3 persen dari keseluruhan titik panas yang terpantau.
Perbandingan itu memberi gambaran tentang sebaran deteksi, bukan bukti bahwa setiap titik panas merupakan kebakaran. Satelit menandai anomali panas, sementara verifikasi dibutuhkan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Pemeriksaan juga diperlukan untuk mengenali sumber api dan menentukan apakah ada pihak yang melakukan pembakaran.
Data luas lahan terbakar yang dikutip Aryo berasal dari Nusantara Atlas. Rentang waktunya berbeda dari catatan titik panas Agustus: data tersebut mencakup periode Januari sampai September 2026 dan menyebut total lahan terbakar mencapai 1,9 juta hektare. Dengan demikian, kedua angka itu tidak menggambarkan ukuran yang sama. Satu mengacu pada deteksi titik panas, sementara yang lain pada luasan lahan yang terbakar.
Penyebab kebakaran tidak selalu sama
RSPO menyebut kebakaran yang telah dikonfirmasi bisa berkaitan dengan beragam kejadian. Aktivitas masyarakat disebut sebagai salah satu kemungkinan. Api juga dapat menjalar dari luar batas konsesi ke dalam perkebunan, sehingga lokasi titik kebakaran tidak otomatis menjelaskan tempat api pertama kali muncul.
Aryo turut menyampaikan adanya dugaan pembakaran sengaja oleh orang yang belum diketahui identitasnya. Ia juga menyinggung kemungkinan sabotase dan laporan mengenai kebakaran yang diduga dipicu puntung rokok. Pernyataan tersebut masih berupa dugaan; penentuan penyebab dan pelaku tetap membutuhkan penyelidikan serta bukti dari lapangan.
Karena itu, pemetaan titik panas perlu diikuti pencatatan lokasi kejadian dan pemeriksaan kondisi sekitar. Tanpa langkah tersebut, angka pemantauan berisiko dipakai untuk menyimpulkan penyebab sebelum fakta di lokasi diketahui. Proses pembuktian juga penting agar sanksi tidak dijatuhkan hanya berdasarkan keberadaan titik panas.
Standar RSPO melarang pembukaan lahan dengan api
Untuk mencegah kebakaran di area perkebunan, RSPO menerapkan ketentuan tanpa pembakaran dalam Standar Prinsip dan Kriteria 2024. Aturan itu melarang penggunaan api untuk membuka lahan dan memuat perlindungan terhadap gambut serta kawasan bernilai konservasi tinggi.
Organisasi tersebut menggunakan sistem satelit FireWatch untuk membantu mengenali risiko kebakaran. Deteksi sistem menjadi bahan pemantauan, tetapi tetap perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Para pemangku kepentingan juga dapat menyampaikan dugaan pelanggaran melalui mekanisme pengaduan independen RSPO. Pengaduan dicatat dalam basis data publik.
Jika pelanggaran terbukti, tindakan terhadap anggota dapat berupa perbaikan yang diwajibkan, penangguhan sertifikat, atau penghentian keanggotaan. Aryo menegaskan bahwa keputusan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti, bukan semata-mata laporan awal. Mekanisme ini menempatkan verifikasi sebagai bagian dari penegakan standar.
Pencegahan karhutla, menurut RSPO, membutuhkan keterlibatan pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Perusahaan maupun lembaga sertifikasi tidak dapat bekerja sendiri, terutama ketika api dapat muncul di luar konsesi lalu merambat ke area lain.
Pertemuan tahunan RSPO, Roundtable Conference RT2026, dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 3–4 November 2026. Forum tersebut akan mempertemukan para pemangku kepentingan industri sawit berkelanjutan. Di tengah agenda itu, kebutuhan untuk menguji data kebakaran dan menelusuri penyebabnya tetap menjadi bagian penting dari upaya pencegahan.
