BGN Minta Pemda Sidak Dapur MBG hingga Dini Hari
Kepala BGN Sudaryono meminta pemerintah daerah rutin menyidak dapur MBG, bahkan pada pukul 02.00 atau 03.00 dini hari. Hasil pemeriksaan diminta dilaporkan kepada BGN untuk evaluasi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta pemerintah daerah rutin memeriksa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), di wilayah masing-masing. Pemeriksaan, menurut dia, dapat dilakukan sewaktu-waktu, termasuk pada pukul 02.00 atau 03.00 dini hari.
Permintaan itu disampaikan Sudaryono dalam peresmian SPPG untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi di 16 provinsi di Indonesia Timur. Ia meminta kepala daerah, gubernur, bupati, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ikut memastikan dapur MBG berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami memohon kepada kepala daerah, Pak Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Pak Gubernur, kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala. Kalau perlu inspeksinya jam 2 pagi, jam 3 pagi,” ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (2/10/2026).
Sidak dapur MBG bukan sekadar memeriksa kondisi fisik
Sudaryono menegaskan, inspeksi mendadak tidak hanya ditujukan untuk melihat kondisi fisik dapur. Pemeriksaan juga diharapkan membantu memastikan berbagai aspek penyelenggaraan program MBG berjalan baik.
Dalam keterangannya, ia menyebut kebersihan dan kedisiplinan sebagai hal yang perlu diperiksa. Pemerintah daerah juga diminta memperhatikan keluhan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program, termasuk kondisi di sekolah.
BGN, kata Sudaryono, telah menyiapkan daftar periksa atau checklist yang dapat digunakan pemda saat melakukan inspeksi. Daftar itu menjadi panduan mengenai hal-hal yang perlu ada maupun yang tidak boleh ditemukan selama pemeriksaan.
“Nanti checklist-nya sudah kami siapkan. Jadi apa yang harus ada, apa yang enggak ada, itu dilaporkan sebagai bagian dari feedback kepada kami,” kata Sudaryono.
Hasil pemeriksaan diminta menjadi masukan bagi BGN
Setelah inspeksi, pemerintah daerah diharapkan menyampaikan hasilnya kepada BGN. Laporan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan MBG, menurut Sudaryono.
Dengan mekanisme itu, pemeriksaan tidak berhenti pada kunjungan ke dapur. Temuan di lapangan dapat diteruskan kepada lembaga yang bertanggung jawab atas program, sehingga kondisi yang perlu dibenahi bisa menjadi perhatian dalam evaluasi.
Sudaryono juga menekankan bahwa keterlibatan pemda dalam pengawasan merupakan bagian dari upaya bersama menjaga kualitas layanan. Ia menepis anggapan bahwa pemerintah daerah perlu menunggu izin untuk melakukan sidak. BGN, kata dia, justru meminta pemda aktif memeriksa SPPG di wilayahnya.
“Jadi bukan kok boleh sidak atau tidak boleh sidak, bukan. Tapi kami minta untuk disidak. Kebersihannya, kedisiplinannya, keluh-keluhannya, sekolahnya, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Peran pemda dalam pengawasan SPPG
Permintaan tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian dari pengawasan rutin atas dapur MBG. Kepala daerah dan unsur Forkopimda diminta tidak hanya menunggu laporan, tetapi turun memeriksa langsung, dengan waktu inspeksi yang dapat disesuaikan hingga dini hari.
Adanya checklist dari BGN memberi pemda acuan untuk melakukan pemeriksaan dan menyampaikan umpan balik. Namun, rincian unsur yang tercantum dalam daftar periksa tidak dijelaskan dalam keterangan tersebut. Sudaryono menyebut laporan pemda akan digunakan sebagai masukan bagi evaluasi program.
Di tengah pelaksanaan MBG, pemeriksaan berkala dan pelaporan menjadi dua langkah yang ditekankan BGN kepada pemerintah daerah. Sudaryono berharap pengawasan mencakup dapur, kedisiplinan, keluhan, hingga hal-hal terkait sekolah. Pemda kini diminta menjalankan peran itu secara aktif, sementara hasil inspeksi menjadi bahan bagi BGN untuk menilai dan memperbaiki layanan.
