18.11.2026

B50 2027 Perlu Uji Dampak Ekspor dan Fiskal

Rencana B50 pada 2027 masih dikaji. Pakar meminta pemerintah menilai dampaknya terhadap pasokan ekspor, fiskal, risiko El Nino, dan lingkungan.

b50-2027-perlu-uji-dampak-ekspor-dan-fiskal

Rencana penerapan B50 pada 2027 perlu diuji dari sisi pasokan sawit, ekspor, anggaran negara, dan lingkungan sebelum pemerintah menetapkan kebijakan. Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengingatkan bahwa peningkatan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel dapat membawa konsekuensi lintas sektor yang tidak bisa dinilai hanya dari target energi.

Achmad menyampaikan pandangan itu dalam 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 and 2027 Price Outlook di Bali, Kamis (12/11/2026). Seperti diberitakan InfoSAWIT, ia meminta pemerintah menghitung dampak kebijakan secara menyeluruh dan melibatkan kementerian serta pemangku kepentingan di luar sektor energi.

Pemerintah masih mengkaji arah program tersebut. Kompas.id melaporkan evaluasi program Biodiesel 50 untuk penerapan pada 2027, sementara Kontan menyebut mandatori B50 masih dalam pembahasan. Dalam tahap itu, penilaian atas ketersediaan bahan baku dan konsekuensi kebijakan menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

Pasokan domestik dan ekspor bisa saling terhubung

Salah satu risiko yang disoroti Achmad ialah kemungkinan pasokan untuk ekspor menyusut jika kebutuhan bahan baku biodiesel bertambah, sementara produksi sawit tidak naik secara berarti. Ia menyebut pengurangan ekspor hingga 10 persen sebagai skenario yang patut dikaji, bukan sebagai angka pasti dampak kebijakan.

Perkiraan itu menempatkan pilihan pemerintah dalam konteks yang lebih luas daripada pemenuhan kebutuhan energi. Jika bahan baku yang tersedia harus dialokasikan lebih banyak untuk biodiesel, tekanan terhadap volume ekspor dapat muncul. Sebaliknya, apabila kebutuhan program tidak disesuaikan dengan keadaan produksi, pemerintah perlu menilai siapa yang menanggung konsekuensinya.

Achmad tidak memaparkan besaran kerugian ekspor atau dampak fiskal yang sudah dihitung. Karena itu, angka 10 persen tersebut perlu dipahami sebagai salah satu kemungkinan yang harus masuk dalam kajian, bukan proyeksi resmi. Pemeriksaan terhadap skenario pasokan dapat membantu pemerintah membandingkan pilihan sebelum menetapkan kebijakan.

Hubungan antara kebutuhan biodiesel dan produksi juga rentan terhadap perubahan kondisi perkebunan. Achmad mengingatkan risiko El Nino yang dapat memengaruhi ketersediaan bahan baku. Jika produksi terdampak, kebutuhan untuk program biodiesel dan pasokan bagi pasar ekspor sama-sama perlu diperhitungkan dalam perencanaan.

Keputusan B50 menyangkut lebih dari sektor energi

Menurut Achmad, pembahasan B50 sebaiknya melibatkan kementerian yang menangani perdagangan, keuangan negara, perkebunan, serta lingkungan, selain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dampaknya, kata dia, tidak berhenti pada urusan bauran energi. Kebijakan juga dapat berhubungan dengan penerimaan negara, perdagangan sawit, dan penggunaan lahan.

Aspek fiskal menjadi salah satu pertimbangan yang perlu diuji, meski bahan yang tersedia belum memuat perhitungan nilai anggaran atau proyeksi penerimaan. Pemerintah perlu menilai konsekuensi keuangan kebijakan bersama dampak terhadap ekspor dan kebutuhan bahan baku. Dengan begitu, keputusan tidak bertumpu pada satu sasaran saja.

Achmad mendorong agar ketahanan energi ditimbang bersama keberlanjutan fiskal serta pertimbangan sosial dan lingkungan. Ia juga menekankan perlunya kajian dampak sebelum program berjalan. Pendekatan tersebut, menurutnya, memberi ruang untuk mengantisipasi masalah lebih awal, bukan menunggu sampai dampaknya muncul.

Tekanan perluasan lahan turut menjadi perhatian

Kenaikan permintaan minyak sawit untuk biodiesel juga berkaitan dengan arah produksi dan penggunaan lahan. Achmad mengingatkan, apabila kebutuhan bahan baku terus meningkat, dapat muncul dorongan untuk memperluas areal perkebunan. Ia tidak menyebut angka kebutuhan lahan atau luas tambahan yang mungkin diperlukan.

Karena itu, penguatan ketahanan energi perlu dirancang agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap lingkungan. Penilaian atas pasokan tidak cukup berhenti pada jumlah bahan baku yang tersedia; pemerintah juga perlu memasukkan konsekuensi penggunaan lahan ke dalam kajian, sebagaimana ditekankan Achmad dalam forum IPOC.

Ukurannya pun tidak semestinya terbatas pada kenaikan bauran energi. Kemampuan menjaga pasokan ekspor, mempertimbangkan beban fiskal, serta mengelola dampak sosial dan lingkungan turut menentukan hasil kebijakan. Pemerintah masih mengevaluasi rencana B50 untuk 2027; kajian lintas sektor akan menjadi pijakan sebelum keputusan pelaksanaannya ditetapkan.

Peristiwanegeri