18.11.2026

BI Tahan Suku Bunga, Longgarkan Likuiditas Bank

BI mempertahankan suku bunga acuan 5,75 persen, tetapi menurunkan GWM secara bertahap dengan potensi tambahan likuiditas perbankan sekitar Rp190 triliun.

bi-tahan-suku-bunga-longgarkan-likuiditas-bank

Bank Indonesia memilih menahan suku bunga acuan sekaligus mengubah sejumlah instrumen untuk menjaga rupiah dan menambah ruang likuiditas perbankan. Bauran kebijakan itu ditempuh saat pertumbuhan kredit masih tinggi, sementara laju penghimpunan dana masyarakat melambat.

Dalam Rapat Dewan Gubernur pada 21-22 Oktober 2026, BI mempertahankan BI-Rate di 5,75 persen dan Lending Facility sebesar 6,50 persen. Namun, suku bunga Deposit Facility dinaikkan 25 basis poin menjadi 5 persen. Di sisi lain, kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) bank diturunkan bertahap, dengan potensi tambahan likuiditas hingga sekitar Rp190 triliun.

Seperti dilaporkan Kontan, kombinasi tersebut memperlihatkan bahwa BI tidak hanya mengandalkan satu instrumen. Bank sentral berupaya meredam tekanan terhadap nilai tukar, sembari menjaga ketersediaan dana di sistem perbankan.

Deposit Facility naik, GWM turun bertahap

Ekonom BCA David Sumual menilai kenaikan bunga Deposit Facility berkaitan dengan upaya menyerap kelebihan rupiah di pasar uang domestik. Menurut dia, langkah itu memungkinkan BI mengelola likuiditas tanpa menaikkan langsung suku bunga acuan utama.

“Deposit Facility dinaikkan agar penyerapan likuiditas lebih efektif tanpa harus langsung menaikkan suku bunga acuan utama,” kata David kepada Kontan, Kamis, 22 Oktober 2026.

Pada saat bersamaan, penurunan GWM memberi ruang bagi bank untuk memiliki dana yang lebih longgar. Untuk bank umum konvensional, rasio GWM turun dari 9 persen menjadi 8 persen mulai 1 November 2026, kemudian menjadi 7 persen pada Desember.

Ketentuan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah juga dilonggarkan. Rasio yang semula 7,5 persen akan menjadi 6,5 persen pada November dan 5,5 persen pada Desember 2026. Tambahan dana dari kebijakan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp190 triliun.

Pelaksanaan secara bertahap membuat perubahan tidak berlangsung sekaligus. BI menyatakan pelonggaran diperlukan karena kondisi kredit dan dana pihak ketiga bergerak dengan kecepatan berbeda.

Kredit tumbuh lebih cepat dari dana masyarakat

Data BI menunjukkan kredit perbankan tumbuh 13,26 persen secara tahunan pada September 2026. Angka itu sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 13,65 persen pada Agustus. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) turun menjadi 8,22 persen dari 10,95 persen pada bulan sebelumnya.

Selisih laju tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pengaturan likuiditas. Kredit yang tumbuh lebih cepat daripada DPK dapat membuat bank perlu mengelola sumber pendanaannya dengan cermat. Penurunan GWM memberi tambahan ruang, sedangkan perubahan insentif makroprudensial mengatur dukungan BI terhadap penyaluran pembiayaan.

BI menurunkan batas maksimal insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari 6 persen menjadi 5 persen. Bagian insentif untuk jalur pembiayaan dikurangi dari maksimal 4 persen menjadi 3 persen, sementara insentif pendalaman pasar uang tetap 2 persen.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai keputusan mempertahankan suku bunga acuan mencerminkan pendekatan BI yang lebih terukur dan selektif. Kebijakan itu tidak berarti bank sentral mengabaikan tekanan terhadap rupiah, melainkan menggunakan instrumen yang berbeda untuk merespons persoalan yang berlainan.

Intervensi rupiah dan risiko harga pangan

Untuk menjaga nilai tukar, BI menyatakan akan mengoptimalkan intervensi valuta asing. Transaksi dapat dilakukan melalui NDF di pasar luar negeri, serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

BI juga mengubah insentif bagi transaksi DNDF lindung nilai yang terkait pendanaan luar negeri. Cakupannya meliputi arus investasi portofolio, pinjaman luar negeri oleh bank, dan investasi langsung asing. Besaran pengurangan premi untuk tenor enam bulan dinaikkan dari 25 persen menjadi 40 persen, sedangkan tenor 12 bulan dari 30 persen menjadi 45 persen.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan kebijakan moneter tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan eksternal. Sasaran inflasi BI pada 2026 dan 2027 berada di 2,5 persen, dengan toleransi satu persen di atas atau di bawahnya.

Tekanan harga pangan menjadi risiko lain yang dipantau. Inflasi Indeks Harga Konsumen pada September 2026 tercatat 3,28 persen secara tahunan, naik dari 3,19 persen pada Agustus. Inflasi pangan bergejolak mencapai 5,03 persen. BI juga memperkirakan dampak El Nino dapat berlanjut hingga awal 2027.

Deputi Gubernur BI Ricky P Gozali menyebut wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera perlu mencermati dampak tersebut. Inflasi pangan bergejolak tertinggi tercatat di Sulawesi, Maluku, dan Papua, sebesar 8,63 persen. BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah akan memperkuat kerja sama distribusi pasokan dan pengendalian harga dari sisi produksi.

Peristiwanegeri