18.11.2026

OJK Jatuhkan Sanksi Berat kepada Aurora dan Pratama

OJK mendenda Aurora Asset Management Rp 2,57 miliar dan memerintahkan pembubaran lima reksa dana. Izin Pratama Capital juga dicabut setelah regulator menemukan pelanggaran tata kelola dan pengelolaan investasi.

ojk-sanksi-aurora-pratama-manajer-investasi

Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi kepada dua manajer investasi dengan konsekuensi berbeda: Aurora Asset Management didenda Rp 2,57 miliar dan diwajibkan membubarkan lima reksa dana, sementara izin usaha Pratama Capital Assets Management dicabut. Keputusan itu menyusul temuan pelanggaran dalam pengelolaan investasi dan tata kelola perusahaan.

Seperti dilaporkan detikFinance, sanksi untuk Aurora ditetapkan pada 30 Oktober 2026. OJK memberi perusahaan tersebut waktu paling lama enam bulan untuk menyelesaikan pembubaran lima produknya. Bank kustodian yang mengelola reksa dana terkait juga diminta melaksanakan pembubaran sesuai kewenangannya.

Lima produk yang harus dibubarkan ialah Reksa Dana Aurora SMC Equity, Reksa Dana Syariah Aurora Syariah Saham Amanah, Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas, Reksa Dana Syariah Aurora Sharia Equity, dan Reksa Dana Aurora Equity.

Pelanggaran Aurora menyentuh transaksi dan pemasaran

Temuan OJK terhadap Aurora mencakup persoalan pemenuhan hak nasabah. Perusahaan tidak memenuhi permohonan pencairan dana atau redemption untuk Reksa Dana Aurora Equity. OJK juga menemukan komposisi portofolio yang melampaui batas investasi pada satu pihak, tetapi tidak disesuaikan sebagaimana mestinya.

Pelanggaran batas tersebut terjadi pada beberapa reksa dana. Dalam kasus Aurora Equity, porsi investasi pada satu pihak melewati 10 persen dari nilai aktiva bersih. Pada Aurora Equity dan Aurora Syariah Saham Amanah, OJK juga mencatat pelampauan batas 20 persen yang tidak ditangani dengan penyesuaian. Perusahaan turut dinilai tidak membubarkan sejumlah produk yang telah melanggar ketentuan.

Masalah lain berkaitan dengan cara produk ditawarkan dan transaksi yang dilakukan. Aurora terbukti menjanjikan imbal hasil tertentu saat menawarkan reksa dana. Perusahaan juga melakukan transaksi silang antarproduk di luar rentang harga bursa, serta bertransaksi dengan pihak terafiliasi tanpa menggunakan harga terbaik yang tersedia pada saat transaksi.

Dalam kegiatan pemasaran, OJK menemukan penggunaan tenaga pemasar atau referral yang tidak memiliki izin sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana maupun Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana. Penugasan tenaga referral itu juga tidak dilengkapi perjanjian tertulis.

Pemegang saham dan direksi ikut dikenai sanksi

Sanksi tidak berhenti pada badan usaha. Pemegang saham Aurora, Piter Rasiman, dilarang menduduki jabatan sebagai komisaris, direksi, pemegang saham, ataupun pengurus di sektor jasa keuangan selama 20 tahun.

Direktur Utama Aurora, Ferra, dikenai denda Rp 610 juta. Ia juga tidak boleh kembali menjadi direksi, komisaris, atau pemegang saham Aurora setelah proses pembubaran reksa dana selesai. Direktur lainnya, Manuel Manahan Maleaki, menerima denda dengan nilai sama dan pembatasan jabatan yang berlaku setelah proses tersebut rampung.

Besarnya sanksi terhadap tiap pihak mengikuti temuan OJK mengenai keterlibatan mereka. Dalam pengumumannya, regulator menyatakan keputusan itu ditetapkan dengan mempertimbangkan peran pihak terkait dan kebutuhan memberi efek jera kepada pelaku industri jasa keuangan.

Izin Pratama dicabut, 15 produk dibubarkan

Untuk Pratama Capital Assets Management, OJK mencabut izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi pada 14 Oktober 2026. CNBC Indonesia melaporkan, keputusan itu disertai pembubaran 15 produk reksa dana yang dikelola perusahaan tersebut.

OJK menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola Pratama. Direktur utama merangkap sebagai koordinator fungsi investasi dan riset. Rangkap jabatan juga terjadi antara fungsi kepatuhan, manajemen risiko, dan audit internal dengan tim pengelola investasi. Perusahaan tidak memperbarui maupun menjalankan strategi manajemen risiko sejak 2020.

Pratama juga tidak memiliki komisaris independen sejak 2019. Calon untuk posisi itu baru diajukan kepada OJK pada 25 Agustus 2023. Dalam pengelolaan portofolio, perusahaan tidak melepas efek milik pihak terafiliasi sesuai tenggat, sedangkan kepemilikan saham PT Jababeka Tbk atau KIJA pada sejumlah reksa dana melewati batas 10 persen dari nilai aktiva bersih.

Regulator turut menilai dokumentasi dan dasar keputusan investasi Pratama tidak memadai. Sejumlah keputusan tidak ditopang pertimbangan rasional, sementara evaluasi berkala terhadap penunjukan perantara pedagang efek tidak dilakukan. Dengan pencabutan izin tersebut dan kewajiban pembubaran produk, pengelolaan reksa dana terkait harus mengikuti proses yang ditetapkan OJK.

Peristiwanegeri