Sidang Ruben Onsu: Hak Asuh Anak dan Gugatan Sarwendah
PN Jakarta Selatan mengungkap perkembangan dua perkara yang melibatkan Ruben Onsu dan Sarwendah, mulai dari pembuktian hak asuh anak hingga gugatan terkait harta bersama.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menangani dua perkara yang berkaitan dengan Ruben Onsu: gugatan hak asuh anak dan gugatan Sarwendah terhadap Ruben serta sebuah bank swasta. Perkara hak asuh telah memasuki tahap pembuktian, sementara gugatan terkait harta bersama masih berada pada tahap awal persidangan.
Humas PN Jakarta Selatan, Halida Rahardhini, menyampaikan bahwa perkara-perkara tersebut tercatat di pengadilan. Ia menjelaskan bahwa prosesnya berjalan melalui jalur dan agenda berbeda. Sidang hak asuh digelar tertutup, sedangkan gugatan Sarwendah terkait dugaan wanprestasi dijadwalkan menjalani sidang pertama.
Perkara hak asuh anak memasuki pembuktian
Menurut Halida, sidang pembuktian pertama dalam perkara hak asuh anak telah digelar pada 14 Oktober 2024. Pada tahap awal ini, para pihak mengajukan bukti surat masing-masing. Setelah bukti dinilai cukup, persidangan dapat berlanjut ke pemeriksaan saksi.
Urutan pemeriksaan saksi, kata Halida, dimulai dari pihak penggugat, lalu dilanjutkan pihak tergugat. Adapun saksi yang akan dihadirkan bergantung pada keputusan para pihak yang berperkara. Dengan demikian, agenda berikutnya mengikuti kebutuhan pembuktian yang diajukan di ruang sidang.
“Biasanya kalau sidang pembuktian pertama itu masih ke bukti surat kedua belah pihak. Baru nanti setelah bukti surat cukup diajukan oleh para pihak, akan dilaksanakan pemeriksaan saksi dari pihak penggugat dulu, baru diikuti oleh pihak tergugat,” kata Halida.
Pengadilan juga membuka kemungkinan anak diminta hadir apabila majelis hakim menilai perlu memperoleh keterangan langsung. Namun, kehadiran anak bukan sesuatu yang otomatis dilakukan. Keputusan itu berada pada pertimbangan hakim dalam menangani perkara.
Halida menyebut kemungkinan pendampingan psikologis bagi anak juga akan dilihat dari proses pembuktian. Pengadilan akan menilai apakah ada hal terkait kondisi anak yang perlu dipertimbangkan, termasuk bukti yang diajukan pihak Sarwendah selaku pihak yang saat ini menguasai anak.
Pengadilan belum menerima komunikasi Komnas PA
Dalam keterangannya, Halida mengatakan PN Jakarta Selatan belum menerima komunikasi dari Komnas Perlindungan Anak terkait perkara hak asuh tersebut. Ia tidak menyampaikan adanya keterlibatan lembaga itu dalam agenda persidangan yang sedang berjalan.
Penjelasan pengadilan menempatkan proses pembuktian sebagai tahap penting untuk menilai keterangan dan dokumen dari masing-masing pihak. Karena sidang berlangsung tertutup, informasi mengenai jalannya persidangan disampaikan melalui keterangan resmi pengadilan, bukan melalui paparan terbuka atas isi pemeriksaan.
Halida juga tidak memastikan apakah anak akan diminta hadir ataupun apakah pendampingan khusus diperlukan. Kedua hal itu, menurutnya, bergantung pada apa yang muncul dalam pembuktian dan penilaian majelis hakim. Artinya, keputusan tersebut belum dapat dipastikan sebelum proses persidangan berjalan lebih jauh.
Gugatan Sarwendah menyangkut harta bersama
Di luar perkara hak asuh, Sarwendah menggugat Ruben Onsu dan sebuah bank swasta. Halida menyebut gugatan itu berkaitan dengan dugaan wanprestasi dalam pelaksanaan akta kesepakatan pembagian harta bersama. Perkara tersebut masih berada pada tahap awal.
Sidang pertama dijadwalkan pada Selasa, 13 Oktober 2026, dengan agenda pemanggilan kedua belah pihak. Jika Ruben dan pihak bank hadir, proses akan dilanjutkan ke mediasi. Apabila pihak tergugat tidak datang, majelis hakim akan melakukan pemanggilan kembali.
Bank swasta turut menjadi pihak dalam gugatan karena terdapat harta bersama yang berkaitan dengan fasilitas kredit di bank tersebut. Halida menegaskan inti perkara berada pada pelaksanaan akta pembagian harta bersama yang telah disepakati. Dengan demikian, gugatan ini berbeda dari perkara hak asuh anak, meski sama-sama melibatkan Ruben dan Sarwendah.
Perkembangan kedua perkara itu kini bergantung pada agenda pengadilan dan pembuktian dari para pihak. Untuk perkara hak asuh, perhatian berikutnya tertuju pada kelengkapan bukti serta kemungkinan pemeriksaan saksi. Sementara itu, perkara harta bersama akan memasuki proses mediasi apabila para tergugat memenuhi panggilan sidang pertama.
