3.171 Warga Palestina Terusir dari Rumah di Hebron
Operasi militer Israel di Hebron menyebabkan 488 keluarga atau 3.171 warga Palestina meninggalkan rumah. Peristiwa itu terjadi saat laporan PBB menyoroti pengungsian besar di kamp-kamp Tepi Barat bagian utara.
Sebanyak 3.171 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka setelah operasi militer Israel di Kota Hebron, Tepi Barat, dimulai pada 23 Oktober 2026. Pengusiran itu menimpa 488 keluarga, terutama di kawasan Deir Baha dan Al-Jalda, menurut keterangan otoritas kota yang diberitakan detikNews dengan mengutip Xinhua.
Operasi tersebut masih berlangsung ketika laporan itu diterbitkan pada 27 Oktober. Sebagian warga di permukiman sekitar dilaporkan tertahan di dalam rumah dan tidak diizinkan keluar. Wakil Gubernur Hebron, Rafiq al-Jabari, menyebut keadaan di kota itu kian sulit seiring berlanjutnya tindakan militer.
Pasukan Israel, menurut al-Jabari, melakukan penggerebekan, penangkapan, dan interogasi. Warga juga dipaksa pergi dari rumah beserta harta benda mereka, sementara infrastruktur mengalami kerusakan yang disebutnya luas dan sistematis.
Israel mengaitkan operasi dengan penembakan
Pemerintah Israel menyatakan operasi di Hebron dilancarkan setelah terjadi penembakan di dekat kota itu. Insiden tersebut menewaskan dua tentara Israel dan melukai tiga lainnya. Dua warga Palestina yang disebut sebagai pelaku penembakan kemudian ditembak mati oleh pasukan Israel.
Perbedaan penjelasan itu penting untuk memahami konteks operasi, tetapi belum mengubah dampak yang dilaporkan terhadap penduduk. Otoritas Hebron menyebut ribuan orang telah meninggalkan tempat tinggal, sementara warga lain masih tidak dapat bergerak bebas. Bahan yang tersedia tidak merinci berapa lama mereka akan dilarang kembali atau lokasi penampungan mereka.
Peristiwa di Hebron berlangsung saat tekanan terhadap warga Palestina di sejumlah wilayah Tepi Barat juga disorot lembaga internasional. Namun, angka pengungsian di Hebron tidak sama dengan data dari kamp-kamp pengungsi di bagian utara wilayah tersebut. Keduanya merujuk pada operasi dan rentang waktu yang berbeda.
Laporan PBB menyoroti pengungsian dari kamp utara
Dalam laporan yang dirilis 4 September 2026, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyatakan lebih dari 33.000 warga Palestina telah dipaksa meninggalkan tiga kamp pengungsi, yakni Jenin, Nur Shams, dan Tulkarm. Pengusiran itu dikaitkan dengan Operasi Iron Wall yang dimulai pada awal 2025. Warga, menurut laporan tersebut, belum diizinkan pulang.
CNN Indonesia, yang merangkum temuan OHCHR, melaporkan bahwa operasi di tiga kamp itu disertai pembunuhan warga sipil, penghancuran rumah, kerusakan jalan, serta terputusnya aliran air dan listrik. Laporan tersebut juga menyebut akses bantuan kemanusiaan terhambat. Hingga Oktober 2025, kerusakan atau kehancuran mencakup 52 persen bangunan di kamp Jenin, 48 persen di Nur Shams, dan 36 persen di Tulkarm.
OHCHR mencatat 102 warga Palestina, termasuk 21 anak-anak, tewas di ketiga kamp selama operasi berlangsung. Jumlah itu setara dengan 46 persen korban tewas akibat serangan Israel di Tepi Barat pada periode yang sama. UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina, menyatakan 33.362 orang masih mengungsi hingga Juli 2026.
Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Volker Türk mendesak Israel menghentikan pendudukan di wilayah Palestina dan mematuhi putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan keberadaan Israel di wilayah pendudukan ilegal dan harus diakhiri. Pada 23 Februari 2025, Menteri Pertahanan Israel memerintahkan pasukan tetap bersiaga di tiga kamp dan melarang warga kembali, menurut laporan tersebut.
Komisi penyelidik dan Israel berbeda pandangan
Perhatian terhadap Tepi Barat juga muncul dalam laporan Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB yang diterbitkan menjelang pemilu Israel pada Oktober 2026. Komisi itu menilai operasi militer yang disertai kekerasan pemukim merupakan serangan luas dan terorganisasi terhadap warga sipil, serta menyebut adanya dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Komisi tersebut merupakan badan penyelidikan independen, bukan perwakilan resmi PBB.
Israel menolak temuan itu. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut laporan tersebut tidak menggambarkan kenyataan dan menilai isinya bertujuan merusak hak negara itu untuk membela diri. Komisi sebelumnya juga menyimpulkan dalam laporan September 2025 bahwa Israel melakukan genosida dalam perang di Gaza, tuduhan yang ditolak Tel Aviv.
Untuk warga Hebron, perkembangan terdekat bergantung pada berakhirnya operasi dan keputusan mengenai akses kembali ke rumah. Sejauh laporan yang tersedia, pasukan Israel masih menjalankan operasi itu pada 27 Oktober, sementara otoritas kota menyampaikan bahwa ribuan penduduk telah terusir.
