Rustian Serahkan Dokumen saat Diperiksa KPK soal BNPB
Rustian diperiksa KPK selama sekitar tujuh jam sebagai saksi dalam perkara pengadaan Dana Siap Pakai BNPB. Ia mengaku menyerahkan dokumen kepada penyidik.
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian menyerahkan dokumen kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diperiksa sekitar tujuh jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026). Pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan yang memakai Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.
Rustian keluar dari gedung sekitar pukul 17.00 WIB. Ia tidak menjelaskan materi pemeriksaan maupun dokumen yang diserahkan. Saat ditanya soal barang yang dibawanya, ia menjawab singkat, “Itu cuma dokumen. Ya, dokumen.”
Ia diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, Rustian sempat diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK pada 13 Oktober 2026, tetapi tidak masuk dalam daftar lima tersangka yang diumumkan lembaga antirasuah tersebut. Mcwnews melaporkan Rustian kemudian dilepas karena penyidik menilai bukti yang tersedia belum cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka.
Pemeriksaan berlangsung selama tujuh jam
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa Rustian memenuhi panggilan penyidik. Ia menyebut pemeriksaan itu bagian dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BNPB. KPK belum mengungkapkan pokok pertanyaan yang diajukan kepada Rustian.
Pada hari yang sama, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan tenaga ahli BNPB. Mereka antara lain Tenaga Ahli BNPB Denny Herman, Agus Marsanto dan Jahidin Cilo, Kepala Biro Perencanaan Andria Yuferryzal, Kepala Biro SDM Yahya Djunadi, serta Kepala Biro Keuangan Pambudi Suroyo Jati. Seorang aparatur sipil negara BNPB, Firman Hairu Yusup, juga dipanggil.
Suara.com melaporkan pemeriksaan para saksi itu merupakan bagian dari pendalaman perkara pengadaan barang dan jasa dengan dana siap pakai. KPK belum menyampaikan apakah dokumen yang dibawa Rustian akan menjadi bahan untuk menelusuri alur pengadaan tertentu atau menjawab pertanyaan lain dalam penyidikan.
Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka
KPK menetapkan lima tersangka setelah operasi pada 13 Oktober. Mereka berasal dari lingkungan BNPB dan pihak swasta. Di antara yang diumumkan terdapat tenaga ahli Kepala BNPB, pejabat pembuat komitmen yang juga menjabat Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB, serta dua orang dari pihak swasta. Salah satu tersangka disebut sebagai adik Kepala BNPB Suharyanto.
Dalam keterangan yang dikutip Suara.com, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan seluruh tersangka telah dibawa ke rumah tahanan KPK untuk menjalani proses penyidikan. Mereka ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dan suap dalam pengadaan yang menggunakan DSP. Mcwnews menyebut penyidik mendalami dua dugaan, yakni penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan dan penggunaan dana, serta pemberian suap yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. KPK juga menelusuri dugaan afiliasi penyedia barang dan jasa dengan salah satu pihak yang terseret perkara.
Penyidik telusuri dokumen dan aset
Pengusutan tidak hanya bertumpu pada pemeriksaan saksi. Dalam laporan Mcwnews, KPK telah menyita uang tunai, emas, tabungan emas, dan aset kripto dengan nilai total sekitar Rp5,47 miliar. Penyidik juga menggeledah kantor BNPB dan sejumlah lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, serta Bekasi untuk mencari dokumen, barang bukti elektronik, dan aset yang diduga terkait perkara.
Dokumen yang diserahkan Rustian kini berada dalam penanganan penyidik, tetapi KPK belum menerangkan isi maupun kaitannya dengan barang bukti lain. Pemeriksaan terhadap para saksi dijadwalkan berlanjut seiring penyidik mendalami pengadaan dan penggunaan dana siap pakai di BNPB.
