18.11.2026

Beras SPHP Diduga Dioplos di Matraman, 600 Ton Terungkap

Mentan Amran Sulaiman menemukan rumah yang diduga menjadi tempat pengoplosan beras SPHP di Matraman. Laporan awal menyebut 600 ton beras terlibat.

beras-sphp-diduga-dioplos-matraman-600-ton-terungkap

Ratusan ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diduga dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium di Jakarta Timur. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menemukan lokasi yang diduga digunakan untuk mengoplos beras itu di kawasan Kayu Manis, Matraman, Rabu (28/10/2026).

Laporan awal yang diterima Amran menyebut jumlah beras dalam kasus tersebut mencapai 600 ton. Ia menduga kegiatan itu tidak berhenti pada temuan di rumah yang ia datangi. Kepolisian diminta menelusuri kemungkinan adanya jaringan dan lokasi lain.

Kemasan SPHP dibongkar di rumah Kayu Manis

Amran tiba di depan rumah sekitar pukul 11.12 WIB. Ia meminta gerbang dibuka agar dapat melihat langsung keadaan di dalam. Sejumlah karung beras putih tampak menumpuk, sementara karung beras SPHP yang sudah terbuka dan kemasan yang berserakan terlihat di lantai.

Di lokasi itu, Amran memeriksa beras bersama aparat kepolisian. Ia juga melihat karung-karung yang dibawa menggunakan truk. Beras tersebut diduga telah dikemas kembali untuk dijual dengan label premium. CNBC Indonesia melaporkan pemeriksaan berlangsung di rumah yang dicurigai menjadi tempat pengoplosan.

“Ini dia oplos, ya,” kata Amran saat melihat kondisi di lokasi.

Temuan itu mengarah pada dugaan perubahan kemasan beras SPHP, bukan semata-mata penjualan beras dengan harga berbeda. Amran menyebut beras yang semestinya dijual Rp12.500 per kilogram itu diduga dipasarkan sebagai beras premium seharga Rp17.000 per kilogram.

Selisih harga tersebut mencapai Rp4.500 untuk setiap kilogram. Namun, rincian mengenai berapa banyak beras yang telah dijual dengan kemasan premium belum disampaikan dalam laporan awal yang diterima Amran.

Asal beras dan jalur distribusi ditelusuri

Amran menyebut beras yang ditemukan diduga berasal dari gudang Bulog di kawasan Kelapa Gading. Kompas.com juga melaporkan dugaan asal beras dari gudang Bulog di wilayah tersebut. Meski begitu, asal pasokan dan kemungkinan keterlibatan pihak lain masih perlu dipastikan melalui penyelidikan.

Amran menegaskan dugaan keterlibatan pegawai Bulog belum bisa disimpulkan. Kepolisian, menurut dia, perlu memeriksa lebih jauh siapa saja yang terlibat dan bagaimana beras itu berpindah dari gudang hingga berada di lokasi pengemasan ulang.

Angka 600 ton yang ia sebut merupakan laporan awal. Amran menduga jumlah beras yang telah dioplos dalam jaringan itu bisa lebih besar, bahkan mencapai ribuan ton. Ia juga mengingatkan bahwa dugaan kegiatan serupa mungkin berlangsung di tempat lain, sehingga pemeriksaan tidak semestinya berhenti di rumah Matraman.

Besarnya angka tersebut belum disertai rincian mengenai rentang waktu, jumlah lokasi, atau volume yang sudah beredar di pasar. Karena itu, penelusuran jalur distribusi akan menentukan cakupan perkara dan pihak-pihak yang harus dimintai keterangan.

Polisi diminta mengusut sampai jaringan

Beras SPHP merupakan beras bersubsidi yang ditujukan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dugaan pengemasan ulang menjadi beras premium membuat perhatian penyelidikan tidak hanya tertuju pada tempat penyimpanan, tetapi juga pada penyaluran dan penjualan produk tersebut.

Amran mengatakan kepolisian telah mengamankan pelaku. Ia meminta penyidikan diteruskan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat, termasuk jika ada pegawai instansi pemerintah. Menurutnya, penindakan harus mengikuti bukti dan menjangkau jaringan di balik praktik tersebut.

“Sudah ditangkap. Sudah ditangkap. Tetapi kita kalau ini bisa dibongkar sampai akar-akarnya,” ujar Amran.

Polisi masih perlu mendalami asal beras, proses pengemasan ulang, serta ke mana produk itu dikirim. Hasil penelusuran tersebut akan menentukan apakah dugaan di Matraman berkaitan dengan tempat atau pihak lain di luar lokasi yang diperiksa.

Peristiwanegeri