18.11.2026

Koperasi Desa Merah Putih Jadi Tumpuan Swasembada Pangan

Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih diproyeksikan menjadi pusat layanan ekonomi desa dan penopang swasembada pangan. Pemerintah menargetkan puluhan ribu unit beroperasi pada akhir 2026.

koperasi-desa-merah-putih-tumpuan-swasembada-pangan

Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) disiapkan pemerintah sebagai pusat layanan ekonomi di tingkat desa sekaligus salah satu tumpuan untuk mencapai swasembada pangan. Program ini menghubungkan kebutuhan petani, mulai dari akses pupuk hingga penyerapan hasil panen, dengan agenda kemandirian pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Swasembada pangan ditempatkan sebagai program prioritas pertama dari 17 program pemerintah. Sasaran tersebut juga tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian bangsa.

Dalam peresmian 1.061 KDKMP di Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei 2025, Prabowo menyebut koperasi akan menjadi pusat ekonomi masyarakat. Pemerintah berharap layanan koperasi dapat memperkuat kegiatan ekonomi desa, sekaligus memberi dukungan lebih dekat kepada petani, peternak, dan nelayan.

Peran Koperasi Merah Putih dalam rantai pangan desa

Gagasan utama program ini adalah menghadirkan layanan ekonomi yang terintegrasi di tingkat desa. Koperasi dirancang menyediakan pupuk dan kebutuhan pokok, menyerap hasil panen, serta menjalankan layanan simpan pinjam. Fasilitas lain yang disebut pemerintah meliputi apotek desa, logistik, gudang, dan penyimpanan berpendingin atau cold storage.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan penyaluran barang subsidi harus dilakukan melalui koperasi dan melarang praktik jual beli barang subsidi. Pernyataan itu menempatkan KDKMP bukan hanya sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai saluran layanan yang diharapkan menjangkau masyarakat desa.

Pemerintah memperkirakan operasional koperasi dapat meningkatkan perputaran ekonomi desa hingga Rp223 triliun setiap tahun. Pendapatan petani, peternak, dan nelayan diproyeksikan naik sekitar Rp202 triliun per tahun. Angka tersebut merupakan proyeksi pemerintah, sementara capaian akhirnya akan bergantung pada pelaksanaan koperasi di lapangan.

Rencana pembentukan KDKMP pertama kali diumumkan Prabowo di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025. Pemerintah menargetkan 80.081 unit, dengan harapan sedikitnya ada satu koperasi di setiap desa.

Target pembangunan dan tahap operasional

Perkembangan pembangunan koperasi menunjukkan perbedaan antara jumlah unit yang dibangun dan yang sudah beroperasi efektif. Hingga September 2026, pemerintah mengklaim sekitar 10 ribu unit atau outlet telah dibangun. Dari jumlah itu, sekitar 3.300 unit disebut telah beroperasi secara efektif.

Prabowo menargetkan 30 ribu hingga 40 ribu KDKMP berdiri dan beroperasi optimal pada akhir 2026. Dalam pidato di Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus, ia menyebut target sedikitnya 30 ribu koperasi beroperasi dengan baik.

Pada Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan sekitar 29 ribu unit telah dibangun. Pemerintah meminta 8.000 di antaranya mulai beroperasi serentak pada 15 Oktober, dengan pemantauan terhadap pelaksanaannya. Sementara itu, sekitar 45 ribu hingga 50 ribu unit lainnya direncanakan masuk pembangunan tahap kedua mulai 2027.

Angka-angka tersebut menggambarkan skala program, tetapi jumlah bangunan saja belum menunjukkan seberapa jauh layanan koperasi telah berjalan. Pemerintah sendiri menetapkan target agar unit-unit itu beroperasi, bukan sekadar berdiri. Karena itu, pemantauan di lapangan menjadi bagian penting dari tahap pelaksanaan.

Aturan, pembiayaan, dan pengawasan program

Pembentukan KDKMP mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026. Pelaksanaannya melibatkan 18 kementerian dan lembaga. Kementerian Koordinator Bidang Pangan bertindak sebagai koordinator, Kementerian Koperasi sebagai regulator, sedangkan Kementerian Desa bertugas menyediakan lahan. TNI AD disebut menjalankan pengawasan teritorial.

PT Agrinas Pangan Nusantara ditunjuk untuk mengawal operasional. Direktur Utamanya, Joao Angelo De Sousa Mota, mengatakan proses pembangunan dipantau secara digital, mulai dari pengajuan dan verifikasi lahan hingga pembangunan serta pengelolaan. Sistem itu, menurut dia, dimaksudkan untuk mendukung proses yang transparan dan profesional.

Dari sisi pembiayaan, program ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Meski berbentuk koperasi, pembangunan KDKMP menggunakan APBN. Pemerintah menetapkan plafon pembiayaan sebesar Rp3 miliar.

Dengan cakupan target yang besar, pekerjaan berikutnya bukan hanya membangun unit baru, melainkan memastikan layanan koperasi benar-benar berjalan dan bermanfaat bagi warga. Ketersediaan pupuk, penyerapan hasil panen, dan layanan pendukung lainnya akan menjadi ukuran penting bagi peran KDKMP dalam memperkuat ekonomi desa serta agenda swasembada pangan.

Peristiwanegeri