18.11.2026

Materi Uji Kompetensi Pajak A, B, dan C Terbaru

BPPK memaparkan materi UKP tingkat A, B, dan C dalam skema baru. Ujian digelar komprehensif, peserta dapat langsung memilih tingkat, dan passing grade ditetapkan 60.

materi-uji-kompetensi-pajak-a-b-c-terbaru

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) memaparkan materi Uji Kompetensi Perpajakan (UKP) tingkat A, B, dan C dalam skema baru yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 55/2026. Ujian akan dilaksanakan secara komprehensif: peserta mengerjakan seluruh materi pada tingkat yang dipilih dalam satu waktu, bukan mengikuti ujian terpisah untuk setiap mata pelajaran.

Ketua Tim Kerja Sertifikasi Profesi Pusbin JFPM BPPK, Suyuti, menjelaskan perubahan itu dalam sosialisasi Transformasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Perpajakan 2026. Materi tetap dibagi dalam tiga tingkat, tetapi cakupannya berbeda. Tingkat A terdiri atas lima kelompok materi, tingkat B delapan kelompok, sedangkan tingkat C mencakup sepuluh kelompok.

Cakupan materi UKP tingkat A, B, dan C

Materi tingkat A menjadi dasar bagi peserta yang memilih level tersebut. Kelompok materi yang diujikan mencakup pajak penghasilan (PPh) orang pribadi beserta surat pemberitahuan (SPT)-nya; ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP), serta Pengadilan Pajak; pemotongan dan/atau pemungutan PPh; pajak pertambahan nilai (PPN) beserta SPT-nya; dan bea meterai.

Pada tingkat B, materi dasar itu dilengkapi sejumlah bidang lain. Peserta akan menghadapi materi PPh badan dan SPT PPh badan, KUP, PPSP dan Pengadilan Pajak, PPh pemotongan atau pemungutan, PPN dan SPT PPN, akuntansi perpajakan, pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya (PBB-P5L), PPh orang pribadi beserta SPT-nya, serta bea meterai.

Tingkat C memiliki cakupan terluas. Materinya meliputi PPh badan dan SPT PPh badan untuk transaksi internasional, pajak internasional, PPh pemotongan atau pemungutan, akuntansi perpajakan, PPh badan dan SPT PPh badan untuk badan dalam negeri, KUP, PPSP dan Pengadilan Pajak, PPN dan SPT PPN, PBB-P5L, PPh orang pribadi beserta SPT-nya, serta bea meterai.

Peserta dapat langsung memilih tingkat ujian

Dalam skema baru, peserta tidak diwajibkan menempuh ujian secara berjenjang dari tingkat A, kemudian B, lalu C. Seseorang dapat langsung mendaftar pada tingkat yang sesuai dengan kompetensinya. Namun, cakupan ujian mengikuti level yang dipilih.

Artinya, peserta yang mengambil tingkat B akan diuji atas materi tingkat A dan B. Peserta yang memilih tingkat C juga harus menguasai materi tingkat A dan B, selain materi khusus tingkat C. Mereka tidak perlu lebih dulu dinyatakan lulus di level bawah.

Peserta yang lulus tingkat C akan memperoleh Surat Keterangan Kompetensi (SKK) tingkat C. Sertifikat tersebut menunjukkan kompetensi dengan cakupan perpajakan yang lebih luas. Dengan demikian, pilihan level menentukan keluasan materi yang harus dikuasai sekaligus hasil kompetensi yang dapat diperoleh.

Ujian teknis, kode etik dipisahkan

Uji kompetensi yang diselenggarakan BPPK akan berfokus pada kemampuan teknis perpajakan. Materi kode etik profesi tidak lagi dimasukkan ke dalam UKP. Menurut Suyuti, kode etik akan menjadi bagian dari ujian profesi konsultan pajak yang nantinya diselenggarakan oleh asosiasi konsultan pajak.

Pemisahan tersebut membedakan pengujian kompetensi teknis dari aspek profesionalisme. Calon konsultan pajak tetap perlu mengikuti ujian profesi untuk materi kode etik, sementara UKP mengukur pemahaman peserta atas ketentuan serta penerapannya di bidang perpajakan.

Format UKP menggunakan soal pilihan ganda. Soal dirancang untuk menguji penerapan peraturan perpajakan dan menggambarkan kasus-kasus di bidang tersebut. Berbeda dengan pola USKP sebelumnya yang memungkinkan peserta mengulang mata ujian tertentu, skema baru menguji seluruh materi pada tingkat yang dipilih sekaligus. Hasilnya berupa status lulus atau tidak lulus.

Passing grade ditetapkan 60

BPPK menetapkan batas kelulusan atau passing grade sebesar 60 dari skala nilai 0 sampai 100. Suyuti menyebut batas itu berada pada level moderat. Ia juga mengingatkan bahwa kelulusan bukan tanda bahwa peserta telah menguasai seluruh persoalan perpajakan tanpa perlu terus belajar.

Menurut Suyuti, kelulusan menjadi pintu masuk untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan, sekaligus alasan bagi peserta untuk terus mengembangkan kompetensi. Karena itu, peserta perlu mencermati cakupan materi tingkat yang dipilih dan menyiapkan pemahaman lintas bidang, terutama bagi mereka yang langsung mengikuti ujian tingkat B atau C.

Perubahan skema ini membuat persiapan UKP tidak lagi cukup dengan mengulang satu mata ujian yang belum lulus. Peserta perlu memetakan seluruh materi pada level pilihannya sejak awal. Pemahaman atas ketentuan dan penerapannya dalam kasus perpajakan akan menjadi bekal penting menghadapi ujian komprehensif tersebut.

Peristiwanegeri