18.11.2026

Ombudsman Soroti Enam Kantor Pertanahan

Ombudsman RI menyoroti enam Kantor Pertanahan atas temuan yang mengarah pada dugaan maladministrasi dan potensi korupsi. Serang dan Bandung termasuk yang disebut.

ombudsman-soroti-enam-kantor-pertanahan

Ombudsman RI menyoroti enam Kantor Pertanahan yang dinilai perlu mendapat perhatian tinggi setelah pemeriksaan menemukan persoalan pelayanan yang mengarah pada dugaan maladministrasi dan potensi korupsi. Dua kantor yang disebut dalam keterangan yang tersedia berada di Kabupaten Serang dan Kabupaten Bandung.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan daftar tersebut disusun berdasarkan hasil pemeriksaan lembaganya. Ia meminta kantor-kantor yang menjadi perhatian agar berbenah dan lebih berhati-hati dalam melayani masyarakat.

“Ini adalah enam kantor pertanahan yang menjadi atensi tinggi dari Ombudsman dan boleh jadi ini sekaligus sinyal juga bagi Kantah ini bahwa dalam rangka tindak lanjut ke depan untuk hati-hati,” kata Robert dalam konferensi pers, Rabu (21/10/2026).

Dugaan imbalan dan penyimpangan prosedur di Serang

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang mendapat atensi sangat tinggi terkait dugaan permintaan imbalan dan penyimpangan prosedur. Temuan itu menjadi salah satu persoalan yang dicermati Ombudsman dalam layanan pertanahan.

Adapun Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung disorot karena dugaan permintaan imbalan yang berkaitan dengan penundaan layanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Keterangan Ombudsman menempatkan persoalan tersebut sebagai bagian dari hasil pemeriksaan, bukan sebagai putusan bahwa pelanggaran telah terbukti.

Pembedaan itu penting. Ombudsman menyebut adanya dugaan maladministrasi hingga potensi korupsi, sementara tindak lanjut atas temuan tetap diperlukan untuk memperjelas persoalan dan menentukan langkah perbaikan. Karena itu, imbauan Robert agar kantor-kantor terkait berhati-hati juga menjadi sinyal bahwa hasil pemeriksaan perlu ditanggapi secara serius.

Enam kantor masuk perhatian Ombudsman

Ombudsman menyebut ada enam Kantor Pertanahan dalam daftar perhatian tinggi. Namun, keterangan yang disampaikan dalam bahan berita ini hanya menyebut nama kantor di Serang dan Bandung, beserta persoalan yang menjadi sorotan pada masing-masing kantor.

Temuan di Serang berkaitan dengan dugaan permintaan imbalan serta penyimpangan prosedur. Di Bandung, dugaan imbalan dikaitkan dengan tertundanya layanan PTSL. Dua persoalan tersebut menunjukkan jenis layanan yang berbeda, tetapi sama-sama menyangkut proses pelayanan kepada masyarakat.

Belum ada rincian dalam keterangan tersebut mengenai lima kantor lainnya, bentuk dugaan masalah di masing-masing lokasi, ataupun hasil pemeriksaan lebih lanjut. Karena itu, daftar enam kantor itu tidak dapat diperlakukan sebagai daftar pelanggaran yang telah dipastikan. Ombudsman menyampaikan perhatian berdasarkan pemeriksaan dan meminta adanya kehati-hatian dalam tindak lanjut.

Sorotan ini menempatkan mutu layanan pertanahan sebagai perhatian penting, terutama ketika muncul dugaan imbalan atau prosedur yang menyimpang. Bagi masyarakat, kejelasan proses dan kepastian layanan menjadi hal yang berpengaruh langsung pada pengalaman mereka saat mengurus urusan pertanahan.

Langkah berikutnya adalah menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara cermat dan memperbaiki persoalan yang ditemukan. Ombudsman telah menyampaikan sinyal kepada kantor-kantor yang disorot; respons dan pembenahan dari masing-masing Kantor Pertanahan akan menjadi bagian penting dari upaya mencegah masalah serupa berulang.

Peristiwanegeri