Penyidikan Karhutla: 92 dari 97 Laporan Naik Sidik
Kapolri Suyudi Ario Seto menyebut penyidikan karhutla mulai mengarah pada korporasi. Dari 97 laporan polisi, 92 telah naik ke tahap penyidikan.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai mengarah pada dugaan keterlibatan korporasi. Dari 97 laporan polisi yang ditangani, 92 di antaranya telah naik ke tahap penyidikan, kata Suyudi di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menurut Suyudi, penyidik sedang memeriksa sejumlah korporasi. Ia belum merinci perusahaan yang diperiksa maupun laporan mana saja yang menjadi dasar penyidikan. Penetapan tersangka, kata dia, akan diumumkan setelah proses hukum rampung.
“Untuk penegakan hukum sudah kita lakukan penyidikan dari 97 LP, menjadi 92 yang naik sidik. Kemudian sekarang ini sudah mengerucut pada korporasi,” ujar Suyudi kepada wartawan.
Penyidik masih memeriksa sejumlah korporasi
Suyudi mengatakan hasil penyidikan akan disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin setelah prosesnya selesai. Dengan demikian, keterangan Kapolri mengenai pemeriksaan korporasi belum disertai pengumuman identitas perusahaan atau penetapan tersangka baru.
“Ya, tentunya sedang dalam proses penyidikan, nanti kalau sudah kita tetapkan akan diekspos oleh Pak Kabareskrim,” kata Suyudi.
Pernyataan tersebut menandai perkembangan penanganan hukum atas dugaan tindak pidana karhutla. Namun, jumlah laporan yang naik ke penyidikan tidak dengan sendirinya menunjukkan jumlah perusahaan yang terlibat. Suyudi tidak menjelaskan hubungan antara 92 laporan itu dan korporasi yang tengah diperiksa.
Di sisi lain, kepolisian menyatakan upaya pemadaman masih berjalan bersama tim gabungan. Suyudi mengatakan Polri mengerahkan sumber daya yang dimiliki dan memperkuat operasi di wilayah terdampak. Ia tidak menyebutkan lokasi maupun jumlah personel yang dikerahkan dalam keterangan tersebut.
“Tentunya Polri dengan segala sumber daya yang ada kita turunkan untuk melakukan pemadaman. Kita menguatkan operasi di kewilayahan ya, untuk memadamkan api dengan berbagai cara,” ujarnya.
Sembilan korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka
Sehari sebelum keterangan Kapolri, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menyampaikan bahwa sembilan korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana terkait karhutla. Informasi itu disampaikan Kasubdit III Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Pol Pipit Subiyanto di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Dari sembilan korporasi tersebut, tujuh berasal dari penanganan Polda Kalimantan Barat. Polda Kalimantan Tengah menetapkan satu korporasi sebagai tersangka, sementara satu lainnya berasal dari Polda Kalimantan Selatan.
Pipit menyebut jumlah tersebut sebagai angka sementara. Keterangan itu menunjukkan bahwa penanganan perkara telah menghasilkan penetapan tersangka korporasi di tiga wilayah Kalimantan, sedangkan laporan dari sejumlah daerah lain masih tercatat dalam proses penanganan tanpa penetapan tersangka korporasi.
Dalam data yang disampaikan pada kesempatan itu, penanganan perkara dugaan karhutla yang melibatkan korporasi mencakup 98 laporan polisi di 10 Polda. Luas lahan terbakar yang disebut dalam data tersebut mencapai 25.600,26 hektare.
Laporan tersebar di 10 Polda
Polda Kalimantan Barat menangani 33 laporan polisi, dengan tujuh korporasi ditetapkan sebagai tersangka. Polda Kalimantan Tengah menangani 14 laporan dan menetapkan satu korporasi sebagai tersangka. Sementara itu, Polda Kalimantan Selatan menangani 11 laporan dan menetapkan satu korporasi sebagai tersangka.
Di luar tiga wilayah tersebut, Polda Sumatera Selatan menangani 17 laporan, Polda Riau enam laporan, dan Polda Kalimantan Timur tujuh laporan. Polda Kalimantan Utara menangani tiga laporan, sama dengan Polda Lampung. Polda Jambi menangani dua laporan, sedangkan Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Dittipidter Bareskrim Polri masing-masing menangani satu laporan.
Dalam rincian yang disampaikan Pipit, belum ada penetapan tersangka korporasi pada laporan-laporan di luar Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Angka 98 laporan itu berasal dari keterangan Dittipidter pada 14 Oktober, sedangkan angka 97 laporan disampaikan Kapolri sehari kemudian. Keduanya merupakan data dari keterangan berbeda; Suyudi tidak menjelaskan perbedaan jumlah tersebut.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan proses penyidikan yang masih berlangsung. Publikasi penetapan tersangka, sebagaimana disampaikan Suyudi, baru dilakukan setelah perkara dinyatakan siap diumumkan. Sementara itu, pemadaman dan penanganan hukum berjalan beriringan di tengah upaya aparat menangani kebakaran di berbagai lokasi.
