18.11.2026

PPPK Paruh Waktu Siap Tagih Janji Dasco

PPPK paruh waktu dan PPPK berencana mengepung Jakarta pada 7 Oktober 2026 untuk menagih janji terkait peralihan status. Bangka Tengah memperpanjang kontrak 1.292 PPPK paruh waktu.

pppk-paruh-waktu-tagih-janji-dasco

PPPK paruh waktu dan PPPK berencana mengepung Jakarta pada 7 Oktober 2026 untuk menagih janji Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terkait kebijakan peralihan status. Rencana tersebut disampaikan setelah pertemuan Aliansi Merah Putih dengan Dasco pada 7 September 2026, sementara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memperpanjang kontrak 1.292 PPPK paruh waktu.

PPPK Paruh Waktu Berencana Kepung Jakarta 7 Oktober

Rencana aksi itu disampaikan Ketua Umum Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI) Herru Gama Yudha. Ia menyebut perjuangan PPPK paruh waktu telah memasuki fase yang makin kritis.

Menurut Herru, PPPK dan PPPK paruh waktu akan menagih janji Dasco dalam pertemuan dengan 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP). Pertemuan tersebut berlangsung pada 7 September 2026.

PPWI memberi batas waktu hingga 7 Oktober 2026. Bila sampai tanggal itu belum ada kejelasan konkret mengenai kebijakan peralihan dan pembiayaan PPPK paruh waktu secara menyeluruh, organisasi tersebut akan mengagendakan penyampaian aspirasi yang lebih luas dan besar.

Herru mengatakan rencana aksi 7 Oktober 2026 ditargetkan melibatkan 50 ribu PPPK paruh waktu dan PPPK lintas jabatan dari berbagai provinsi serta kabupaten/kota. Jumlah itu disebut sebagai target mobilisasi yang sudah direncanakan sejak awal dan menurutnya berpotensi bertambah.

Tuntutan PPWI untuk Peralihan PPPK Paruh Waktu

Pertemuan PPWI pada 23 September 2026 menghasilkan pernyataan sikap resmi. Pokok perjuangannya adalah kebijakan peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu harus berlaku untuk seluruh jabatan, bukan hanya kelompok tertentu.

Herru menyoroti perlunya skema yang jelas bagi PPPK paruh waktu di luar guru. “Guru sudah aman, ya, tetapi bagaimana dengan PPPK paruh waktu di luar guru. Kami minta agar pembahasan tidak berhenti pada satu kelompok, melainkan menghadirkan skema yang jelas bagi seluruh jabatan,” tutur Herru.

Ia juga menyatakan aksi tersebut telah terkoordinasi dan diagendakan dengan organisasi-organisasi seperjuangan yang memperjuangkan hak-hak paruh waktu di tingkat pusat maupun daerah masing-masing. Aspirasi yang disampaikan berfokus pada peralihan status dan pembiayaan secara menyeluruh.

Kontrak 1.292 PPPK Paruh Waktu Bangka Tengah Diperpanjang

Di Koba, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, memperpanjang kontrak kerja 1.292 PPPK paruh waktu. Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman mengatakan seluruh PPPK paruh waktu tersebut kembali menjalankan tugas seperti biasa secara efektif sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

“Semua PPPK paruh waktu sudah kami perpanjang kontraknya dan kembali bekerja seperti biasa,” kata Algafry di Koba, Rabu (30/9). Ia menyebut surat keputusan perpanjangan kontrak sudah ditandatanganinya sebagai dasar bagi para PPPK paruh waktu untuk melanjutkan tugas pemerintahan.

Keputusan itu diambil setelah pemerintah daerah mengevaluasi kinerja PPPK serta mempertimbangkan kebutuhan sumber daya manusia dalam pemerintahan berdasarkan kebutuhan organisasi pemerintah. Algafry menegaskan keputusan perpanjangan tersebut telah ditetapkan secara administratif agar seluruh ketentuan dapat dilaksanakan.

Secara umum, perpanjangan kontrak berarti kelanjutan masa kerja berdasarkan keputusan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan, surat keputusan menjadi dasar administratif yang digunakan pegawai untuk melanjutkan tugasnya. Peralihan status dan perpanjangan kontrak merupakan dua hal berbeda: peralihan berkaitan dengan status PPPK, sedangkan perpanjangan menjaga keberlanjutan hubungan kerja dalam masa kontrak.

Poin Penting

  • PPPK dan PPPK paruh waktu berencana mengepung Jakarta pada 7 Oktober 2026.
  • PPWI meminta kebijakan peralihan menjadi PPPK penuh waktu berlaku bagi seluruh jabatan.
  • Target mobilisasi aksi disebut mencapai 50 ribu PPPK paruh waktu dan PPPK lintas jabatan.
  • Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memperpanjang kontrak 1.292 PPPK paruh waktu.

Pertanyaan Seputar PPPK Paruh Waktu

Kapan rencana aksi PPPK paruh waktu di Jakarta?

Rencana aksi dijadwalkan pada 7 Oktober 2026. PPWI menyatakan aksi tersebut dilakukan bila belum terdapat kejelasan konkret tentang kebijakan peralihan dan pembiayaan PPPK paruh waktu secara menyeluruh.

Apa tuntutan PPWI terkait PPPK paruh waktu?

PPWI meminta kebijakan peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu diterapkan bagi seluruh jabatan, bukan terbatas pada kelompok tertentu.

Berapa PPPK paruh waktu di Bangka Tengah yang kontraknya diperpanjang?

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memperpanjang kontrak kerja 1.292 PPPK paruh waktu. Perpanjangan dilakukan setelah evaluasi kinerja dan pertimbangan kebutuhan sumber daya manusia pemerintahan.

Agenda PPPK paruh waktu pada 7 Oktober 2026 berpusat pada penagihan janji kepada Sufmi Dasco Ahmad serta tuntutan kejelasan peralihan dan pembiayaan yang mencakup seluruh jabatan. Pada saat yang sama, perpanjangan kontrak di Bangka Tengah menjadi dasar bagi 1.292 PPPK paruh waktu untuk melanjutkan tugas pemerintahan.

Peristiwanegeri