18.11.2026

PSN Sawit Prioritaskan Legalitas Kebun Rakyat

Pemerintah mempercepat penataan kebun sawit rakyat melalui PSN, dengan legalitas lahan sebagai jalur menuju program peremajaan. Pengelolaan eks Torganda juga diarahkan melibatkan koperasi warga.

psn-sawit-prioritaskan-legalitas-kebun-rakyat

Pemerintah mempercepat PSN sawit dengan menata legalitas kebun rakyat, terutama perkebunan kecil yang berada di kawasan hutan. Kepastian status lahan ditargetkan membuka jalan bagi pekebun untuk mengakses program peremajaan, sementara pengelolaan kebun negara di wilayah eks PT Torganda diarahkan agar melibatkan masyarakat sekitar.

Arah kebijakan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kementerian PPN/Bappenas pada Jumat, 16 Oktober 2026. Pertemuan lintas kementerian tersebut menempatkan penataan penguasaan lahan sebagai fondasi pembenahan tata kelola sawit. InfoSAWIT dan sawitsetara.co melaporkan, pemerintah juga ingin memastikan penyelesaian kebun rakyat tidak dicampur dengan persoalan penguasaan lahan oleh korporasi.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa penataan perlu memberi kepastian hukum dan memperluas kesempatan pekebun meningkatkan produktivitas. Pemerintah memandang kelapa sawit sebagai komoditas strategis yang manfaat pengelolaannya perlu dirasakan masyarakat.

Legalitas lahan menjadi pintu menuju peremajaan

Sasaran penataan mencakup kebun pekebun kecil yang berada di kawasan hutan, baik yang dikelola lewat kemitraan maupun secara swadaya. Pemerintah mengarahkan penyelesaian untuk kelompok pekebun rakyat melalui jalur tersendiri. Pemisahan ini dimaksudkan agar kebutuhan warga atas kepastian lahan tidak terseret ke dalam perkara penguasaan tanah oleh perusahaan.

Kementerian Kehutanan akan mempercepat proses rekognisi dan penyesuaian batas kawasan. Langkah itu diarahkan pada kebun dengan luas paling banyak lima hektare yang telah dikelola berkelanjutan selama lebih dari dua dekade. Pelaksanaannya tetap harus mengikuti persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Untuk bidang tanah yang memenuhi kriteria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan mendukung penerbitan sertifikat melalui reforma agraria. Adapun kebun perseorangan dengan penguasaan sekurang-kurangnya lima tahun diarahkan ke mekanisme penataan kawasan sesuai ketentuan. Pemerintah menyatakan proses tersebut harus tetap akuntabel dan patuh pada aturan.

Setelah status lahan tertangani, pekebun diharapkan dapat mengakses Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program ini ditujukan untuk mengganti tanaman yang sudah tua dengan tanaman produktif. Dengan begitu, penataan legalitas tidak berhenti pada dokumen, tetapi dapat menjadi jalan bagi petani untuk memperbaiki produktivitas kebun dan pendapatan.

Pemda diminta mempercepat dokumen pekebun

Pelaksanaan program juga bergantung pada administrasi di daerah. Kementerian Dalam Negeri akan memberi arahan kepada kepala daerah di wilayah sasaran PSN agar pelayanan bagi pekebun yang memenuhi syarat dapat dipercepat.

Fasilitasi yang diminta mencakup permohonan penataan lahan, dokumen riwayat tanah, serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau SP2FBT. Pemerintah daerah juga akan membantu penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya elektronik (e-STDB) secara kolektif bagi pekebun yang memenuhi persyaratan.

Dokumen tersebut diperlukan untuk memperjelas administrasi kebun rakyat. Kelengkapan data juga dapat mendukung pembinaan dan akses pekebun ke program pemerintah. Namun, penerbitannya tetap bergantung pada pemeriksaan persyaratan hukum dan administrasi di masing-masing wilayah.

Percepatan layanan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai salah satu penghubung utama antara kebijakan pusat dan pekebun. Kecepatan pengumpulan dokumen serta pemeriksaan kelayakan akan menentukan seberapa jauh pekebun dapat mengikuti penataan dan kemudian mengajukan akses ke program peremajaan.

Eks Torganda diarahkan bermitra dengan warga

Agenda PSN juga menyentuh lahan perkebunan negara di wilayah eks PT Torganda yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara (APN). Pemerintah mengarahkan pengelolaan kawasan tersebut agar memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat melalui kemitraan dengan koperasi warga.

Menurut laporan sawitsetara.co, APN diwajibkan mengalokasikan sedikitnya 20 persen kebun untuk masyarakat dan membangun kemitraan inklusif dengan koperasi lokal. Investasi dari Badan Pengaturan BUMN dan BPI Danantara Indonesia disebut akan mendukung pengembangan perkebunan setelah status kawasan diselesaikan oleh kementerian terkait.

Dengan demikian, agenda pemerintah mencakup dua jalur: kepastian legalitas untuk kebun rakyat dan pelibatan warga dalam pengelolaan kawasan eks Torganda. Kementerian Kehutanan, ATR/BPN, Kemendagri, pemerintah daerah, serta APN memiliki tugas yang berbeda dalam proses tersebut. Tahap berikutnya bergantung pada penyelesaian status kawasan dan pemenuhan persyaratan oleh pekebun sebelum layanan sertifikasi, administrasi, maupun kemitraan dapat dijalankan.

Peristiwanegeri