18.11.2026

Reshuffle Kabinet Prabowo: Isu hingga Pelantikan

Prabowo disebut melantik sejumlah pejabat di Istana pada Oktober 2026, setelah isu reshuffle kabinet menguat sejak Agustus. Nama dan jabatan yang diisi belum dirinci dalam laporan yang tersedia.

reshuffle-kabinet-prabowo-isu-hingga-pelantikan

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan Jakarta pada 15 Oktober 2026, dalam perombakan Kabinet Merah Putih yang disebut sebagai reshuffle kedelapan. Laporan mengenai pelantikan itu menyebut jabatan yang diisi mencakup wakil menteri, pimpinan lembaga, hingga pejabat tinggi TNI.

Informasi tersebut muncul setelah berbulan-bulan berkembang pembicaraan tentang evaluasi kabinet. Pada Agustus, partai politik menegaskan keputusan reshuffle berada di tangan Presiden. Sebulan kemudian, kedatangan sejumlah pejabat ke Istana memicu spekulasi tentang agenda pelantikan, meski saat itu nama dan jabatan yang akan diisi belum diumumkan.

Isu reshuffle kabinet menguat sejak Agustus

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi usul Ketua Bappilu DPP PKS Mardani Ali Sera agar pengisian kabinet tidak harus berasal dari kalangan partai politik.

Daniel menyebut PKB tidak mempermasalahkan latar belakang atau asal partai calon pejabat. Menurut dia, hal yang perlu diperhatikan ialah kemampuan sosok tersebut dan pemahamannya terhadap bidang tugas yang akan dijalankan. Ia juga berharap aspirasi masyarakat menjadi salah satu pertimbangan Presiden.

Mardani sebelumnya mendorong penggunaan prinsip merit system dalam perekrutan anggota kabinet. Ia menilai Presiden dapat mempertimbangkan kalangan profesional di luar partai politik, selama figur yang dipilih memiliki kapasitas dan integritas. Pandangan itu, seperti disampaikan Daniel, menjadi masukan bagi pemerintah; keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo.

Dalam keterangan PKB, sinyal yang diterima dari Istana saat itu mengarah pada reshuffle terbatas, yakni untuk mengisi jabatan yang kosong. Namun, Daniel menegaskan perubahan di luar posisi tersebut juga sepenuhnya bergantung pada penilaian Presiden, termasuk soal siapa yang dipilih dan kapan perombakan dilakukan.

Kedatangan menteri ke Istana picu spekulasi

Pada 14 September 2026, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno terlihat datang ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Kedatangan mereka dikaitkan dengan agenda pelantikan pejabat negara yang dijadwalkan berlangsung pada petang hari.

Suahasil, yang tiba sekitar pukul 14.44 WIB, mengatakan dirinya datang setelah menerima telepon mendadak. Sementara itu, Pratikno menyebut ia hadir karena menerima undangan resmi dari Sekretariat Presiden. Ia membenarkan adanya agenda pelantikan, tetapi mengaku belum mengetahui siapa saja yang akan dilantik.

“Ada undangan. Terkait pelantikan katanya. Gak tahu (siapa yang dilantik), nanti kita tunggu,” kata Pratikno kepada wartawan di pintu masuk Istana.

Ketika kabar tersebut beredar, Istana Kepresidenan maupun Kementerian Sekretariat Negara belum merilis daftar nama pejabat atau posisi yang akan mengalami pergantian. Karena itu, kedatangan para pejabat hanya menjadi petunjuk adanya agenda, bukan konfirmasi mengenai susunan baru kabinet.

Pelantikan disebut mencakup pejabat lintas lembaga

Laporan berikutnya menyebut Prabowo melantik sejumlah pejabat pada Kamis, 15 Oktober 2026, di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Perombakan itu disebut berlangsung dalam sisa masa pemerintahan 2024–2029 dan mencakup beberapa jenjang jabatan, mulai dari wakil menteri hingga pejabat tinggi TNI.

Namun, bahan laporan yang tersedia tidak merinci nama pejabat yang dilantik maupun jabatan yang mereka isi. Rincian tersebut penting untuk mengetahui apakah perombakan hanya menyasar posisi yang kosong, sebagaimana sinyal yang sebelumnya disampaikan PKB, atau mencakup perubahan lebih luas. Tanpa daftar resmi, ruang lingkup reshuffle belum dapat dipastikan.

Perhatian publik terhadap evaluasi kabinet juga tergambar dalam survei Poltracking Indonesia yang dikutip AFU.id. Sebanyak 51,9 persen responden disebut menginginkan evaluasi dan perombakan susunan Kabinet Merah Putih untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah. Angka itu memberi konteks terhadap kuatnya tuntutan agar komposisi kabinet dinilai berdasarkan efektivitas kerja.

Dalam menentukan susunan kabinet, Prabowo memiliki kewenangan untuk memilih figur yang dianggap sesuai. Masukan dari partai politik dan dorongan publik, termasuk soal kapasitas serta integritas, menjadi bagian dari percakapan seputar reshuffle. Publik kini menunggu rincian resmi mengenai pejabat yang dilantik dan bidang yang akan mereka tangani, agar arah perubahan kabinet dapat dinilai lebih jelas.

Peristiwanegeri