18.11.2026

Tambang Emas Nabire 275 Hektare Diambil Alih Negara

Satgas PKH menutup tambang emas seluas 275,36 hektare di Nabire dan menyatakan kawasan akan dikelola PT Antam. Kuasa hukum perusahaan mempertanyakan dasar serta proses penertiban.

tambang-emas-nabire-275-hektare-diambil-alih-negara

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menutup tambang emas seluas 275,36 hektare milik PT Kristalin Eka Lestari di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (22/10/2026). Pemerintah menyatakan kawasan itu kini berada di bawah penguasaan negara dan akan diserahkan kepada PT Antam untuk dikelola.

Penertiban dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas PKH. Hadir pula Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Kepala BIN Jenderal TNI (Purn.) M. Herindra, serta sejumlah pejabat lain.

Langkah tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kristalin Eka Lestari juga telah dicabut melalui Surat Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026.

Pemerintah menyatakan tambang akan dikelola PT Antam

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, kawasan tambang yang diambil alih akan diserahkan kepada badan usaha milik negara. Ia berharap PT Antam berperan sebagai operator sekaligus investor, sehingga pengelolaan tambang berada di tangan negara.

“Pertambangan ini akan kita serahkan kepada BUMN, dalam hal ini PT Antam. Kita mengharapkan PT Antam nantinya tidak hanya sebagai investor, tetapi menjadi operator sekaligus investor agar betul-betul dikelola oleh negara untuk kemakmuran masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Sjafrie menyatakan Satgas PKH akan meneruskan penertiban pertambangan yang dinilai ilegal meski menghadapi tantangan dan perlawanan. Menurut dia, pelaksanaan tugas tersebut tetap berlandaskan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 dan persatuan nasional.

“Kami tetap berkomitmen dalam pelaksanaan tugas PKH. Kami menyadari banyak perlawanan-perlawanan yang diberikan, tetapi dengan keutuhan persatuan nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 insyaallah semuanya akan kita selesaikan,” kata Sjafrie dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).

Kuasa hukum PT Kristalin mempertanyakan proses penertiban

Di sisi lain, kuasa hukum PT Kristalin Eka Lestari, Haris Azhar, menyayangkan tindakan Satgas PKH. Ia menilai penanganan perusahaan belum menunjukkan tata kelola penertiban yang transparan dan akuntabel.

Haris menyebut perusahaan memegang IUP Operasi Produksi mineral logam emas yang, menurutnya, sah hingga 2030 berdasarkan keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua. Pernyataan itu disampaikan setelah pemerintah mencabut IUP perusahaan pada 12 Oktober 2026.

Menurut Haris, persoalan yang perlu dijelaskan bukan hanya kewenangan Satgas, tetapi juga dasar analisis yang menghubungkan data, peta, status kawasan, perizinan, dan kondisi faktual perusahaan dengan keputusan penertiban. Ia merujuk pada pemasangan plang pada 10 Juli 2026 serta penghentian kegiatan perusahaan.

Haris mengatakan PT Kristalin telah mengirim surat kepada Satgas PKH pada 27 Agustus 2026 untuk meminta penjelasan dan mengusulkan verifikasi bersama atas data yang digunakan. Namun, menurut dia, surat dan upaya mendatangi kantor Satgas belum menghasilkan jawaban.

Perusahaan minta pemerintah mengevaluasi penanganan

Kuasa hukum itu juga menyampaikan bahwa PT Kristalin mendokumentasikan keberadaan pihak lain di dalam maupun sekitar area IUP pada 26 Agustus hingga setidaknya 13 September 2026. Dokumentasi perusahaan, kata Haris, mencakup ekskavator, kendaraan pengangkut, serta kegiatan penggalian dan pemrosesan material.

Pada 1 September 2026, perusahaan menerima surat dari Tim Eksplorasi Logam Tanah Jarang, Badan Industri Mineral (BIM). Surat itu menyebut tim sedang mengumpulkan data geologi di dalam area IUP dan meminta izin menggunakan basecamp.

Haris menegaskan pihaknya tidak menyimpulkan seluruh alat maupun aktivitas tersebut berada di bawah kendali BIM atau Satgas PKH. Namun, ia meminta Satgas menjelaskan bagaimana pihak lain dapat mengakses wilayah IUP setelah kegiatan perusahaan dihentikan.

Atas persoalan itu, Haris meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi penetapan objek penertiban, proses verifikasi dan pengambilan keputusan, serta pengaturan akses pihak lain. Perbedaan keterangan antara pemerintah dan perusahaan membuat dasar pencabutan izin serta pengelolaan kawasan berikutnya menjadi perhatian penting dalam perkembangan kasus ini.

Peristiwanegeri