18.11.2026

Perda HIV Makassar Masuk Pembahasan Bapemperda

Inisiatif Perda HIV Makassar mulai dibahas Bapemperda DPRD. Materinya mencakup pencegahan, penanganan, kemungkinan sanksi, serta perlunya pendekatan tanpa stigma.

perda-hiv-makassar-masuk-pembahasan-bapemperda

Inisiatif Peraturan Daerah (Perda) HIV di Makassar mulai dibahas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar. Rancangan aturan ini diarahkan untuk memperkuat pencegahan dan penanganan HIV, dengan sejumlah substansi yang masih akan dikaji sebelum pembahasan lebih lanjut.

Anggota DPRD Makassar, Andi Hadi Baso, mengatakan tahapan pembahasan telah berjalan di Bapemperda. Setelah proses tersebut, panitia khusus (pansus) akan dibentuk untuk membahas rancangan regulasi secara lebih mendalam.

“Alhamdulillah, tahapannya sudah berjalan di Bapemperda dan akan terbentuk panitia khusus untuk membahas rancangan regulasi tersebut,” kata Hadi Baso di Makassar, Senin. Ia menyebut pembentukan perda ini menjadi salah satu upaya agar pemerintah daerah memiliki instrumen yang dapat mendukung kerja pencegahan dan penanganan HIV.

Materi Perda HIV Makassar masih akan dikaji

Sejumlah pokok yang disiapkan untuk dibahas mencakup pencegahan penularan, penanganan persoalan HIV, hingga ketentuan sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan penularan. Rincian mengenai bentuk sanksi maupun mekanisme penerapannya belum dijelaskan dalam keterangan tersebut dan masih menjadi bagian dari pembahasan rancangan.

Hadi Baso menilai perkembangan kasus HIV di Makassar perlu mendapat perhatian. Karena itu, menurut dia, penyusunan aturan tidak cukup hanya berfokus pada satu aspek, melainkan perlu merumuskan langkah pencegahan dan penanganan yang sesuai dengan keadaan kota.

Ia mengatakan rancangan Perda juga akan mengacu pada pengalaman daerah lain yang telah memiliki aturan serupa. Pengalaman tersebut akan menjadi bahan pertimbangan, bukan pengganti kajian atas kebutuhan Makassar. Dengan begitu, regulasi yang disusun diharapkan tidak sekadar menyalin ketentuan dari daerah lain, tetapi dapat menjawab kondisi setempat.

Pencegahan HIV perlu melibatkan banyak pihak

Menurut Hadi Baso, persoalan HIV tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Sejumlah organisasi perangkat daerah terkait perlu dilibatkan agar upaya pemerintah berjalan secara kolaboratif. Ia juga berharap keberadaan Perda dapat memperkuat kontribusi organisasi masyarakat sipil atau NGO yang selama ini terlibat dalam pencegahan dan penanganan HIV.

Keterlibatan berbagai pihak itu menjadi salah satu hal yang perlu dipikirkan dalam penyusunan aturan. Perda diharapkan dapat memberi landasan bagi kerja bersama pemerintah dan unsur masyarakat, tanpa mengabaikan peran pihak-pihak yang selama ini telah bergerak di lapangan.

Hadi Baso turut menekankan pentingnya kehati-hatian ketika pembahasan menyentuh kelompok yang dinilai memiliki keterkaitan dengan pola penularan HIV. Menurut dia, penyusunan aturan tidak boleh menjadi sarana untuk memberi stigma atau membenarkan prasangka terhadap kelompok tertentu.

“Perda ini sebenarnya bukan mengatur untuk menjustifikasi langsung kepada saudara-saudara kita di LGBT, tetapi bagaimana ada tindakan pemerintah dalam proses pembinaan,” ujar Hadi Baso.

Ia menyebut pendekatan pemerintah dalam pencegahan dapat dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, serta pendekatan kepada individu atau kelompok yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Pernyataan itu menegaskan bahwa rumusan kebijakan masih perlu mempertimbangkan cara penanganan yang tidak berhenti pada sanksi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan dan pembinaan.

Pembahasan mencakup konsultasi dan kajian lapangan

Pembentukan Perda, kata Hadi Baso, membutuhkan sejumlah tahapan. Proses itu antara lain mencakup konsultasi dengan Biro Hukum dan HAM, pembahasan naskah akademik, serta kajian terhadap kondisi di lapangan. Tahapan tersebut diperlukan sebelum rancangan dibahas lebih jauh dan disusun menjadi regulasi yang dapat diterapkan.

“Memang membentuk suatu Perda itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada konsultasi ke Biro Hukum dan HAM, kemudian mendengarkan naskah dari tim penyusun akademik serta melihat realitas lapangan,” katanya.

Dengan masih berlangsungnya tahapan tersebut, substansi Perda HIV Makassar belum menjadi ketentuan final. Pembentukan pansus akan membuka ruang pembahasan atas materi, kebutuhan daerah, dan masukan yang relevan sebelum rancangan melangkah ke proses berikutnya.

Hadi Baso berharap seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik. Hasil akhirnya diharapkan menjadi instrumen pemerintah untuk memperkuat pencegahan dan penanganan HIV di Makassar. Kualitas aturan itu akan bergantung pada ketelitian kajian sekaligus kemampuan para pihak menyusun pendekatan yang responsif tanpa menimbulkan stigma.

Peristiwanegeri