Petasan Maulid di Pondok Pinang Picu Kericuhan
Petasan dalam acara Maulid Nabi di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dinyalakan hingga dini hari dan memicu protes serta kericuhan. Lurah setempat memediasi warga dan panitia.
Kericuhan acara Maulid Nabi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dipicu petasan yang terus dinyalakan hingga sekitar pukul 01.00 WIB, Sabtu (3/10/2026). Warga memprotes suara yang mengganggu waktu istirahat, sementara ketegangan antara warga dan peserta acara berujung pada mediasi oleh lurah setempat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai penggunaan petasan pada larut malam tidak semestinya mengabaikan kenyamanan masyarakat sekitar. Ia mengatakan telah meminta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut menangani persoalan tersebut setelah mengetahui kejadian itu.
“Karena bagaimanapun tidak eloklah bahwa sudah jam 01.00 malam masih membunyikan petasan dan sebagainya,” kata Pramono kepada wartawan di Jakarta Selatan, Senin (5/10/2026).
Suara petasan membangunkan warga
Peristiwa itu menjadi perhatian setelah rekaman video protes warga beredar di media sosial. Dalam video tersebut, seorang ibu menyampaikan keberatan karena kembang api atau petasan masih dinyalakan ketika malam telah larut. Ia mengeluhkan suara bising yang mengganggu waktu istirahat keluarga di sekitar lokasi.
Menurut informasi yang beredar mengenai kejadian itu, sejumlah anak terbangun dan menangis akibat suara petasan. Seorang ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus juga menyampaikan bahwa suara tersebut membuat anaknya mengalami tremor. Keluhan itu muncul di tengah acara Maulid yang berlangsung di lingkungan permukiman.
Ketegangan kemudian meningkat saat ibu tersebut menyampaikan protes kepada penyelenggara. Rekaman yang beredar memperlihatkan adu mulut antara warga dan sejumlah peserta acara. Beberapa orang berusaha menenangkan situasi, tetapi sebagian peserta disebut membalas dengan kemarahan dan melontarkan sebutan “kafir” kepada warga yang memprotes.
Warga juga disebut merasa terintimidasi ketika berusaha meminta panitia datang untuk menanggapi keluhan. Rangkaian kejadian tersebut membuat persoalan yang bermula dari kebisingan petasan berkembang menjadi keributan antara pihak yang menggelar acara dan warga sekitar.
Pramono minta jajaran Pemprov ikut menangani
Pramono mengatakan dirinya mengikuti perkembangan kejadian sejak awal. Ia menyebut mengetahui peristiwa itu terjadi sekitar pukul 00.30 WIB dan membaca informasi mengenai kejadian tersebut sekitar pukul 02.00 WIB. Setelah itu, ia meminta jajaran pemerintah daerah berperan dalam penanganan.
Menurut Pramono, kenyamanan warga perlu menjadi pertimbangan saat kegiatan masyarakat berlangsung, terutama ketika acara berlanjut hingga dini hari. Ia juga menyinggung bahwa anak dari warga yang memprotes sensitif terhadap suara petasan. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas keributan yang menjadi perhatian publik.
Ia tidak merinci bentuk penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Namun, keterlibatan jajaran Pemprov Jakarta diminta agar persoalan antara penyelenggara dan warga tidak dibiarkan berlarut-larut. Penanganan setempat juga melibatkan lurah dan kepolisian.
Lurah memediasi warga dan panitia
Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Seala Syah Alam mengatakan pihak kelurahan sedang memediasi warga yang memprotes dan panitia acara. “Sudah, sedang dimediasikan oleh Lurah,” ujar Seala pada Senin (5/10/2026).
Hingga informasi tersebut disampaikan, belum ada keterangan mengenai hasil mediasi. Kepolisian menyatakan masih memantau perkembangan perkara. Dengan demikian, belum diketahui apakah kedua pihak telah mencapai kesepakatan setelah keributan terjadi.
Mediasi itu menjadi langkah awal untuk mempertemukan keluhan warga dengan pihak penyelenggara. Warga mempersoalkan waktu dan suara petasan, sementara keributan yang menyusul membuat penyelesaian persoalan perlu dilakukan dengan memperhatikan keamanan serta ketenangan lingkungan.
Peristiwa di Pondok Pinang memperlihatkan pentingnya memperhitungkan kondisi warga sekitar saat kegiatan berlangsung hingga malam. Pemerintah daerah dan pihak setempat kini diharapkan dapat menuntaskan mediasi, sekaligus memastikan keluhan terkait ketertiban dan kenyamanan lingkungan mendapat tindak lanjut.
